"Cuma sudah kami umumkan biar tenang. Sebenarnya ini keputusan untuk yang setahun berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Nadiem Makarim berwacana untuk menghapus UN untuk para siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perubahan di beberapa aspek pendidikan.

"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan makanya platfornya yang kami sebut itu Merdeka Belajar," terang Nadiem Makarim.

"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa, dan itu adalah step pertama," imbuhnya.

Nadiem Makarim juga menambahkan adanya penyederhanaan kurikulum dan assesment untuk beralih ke kompetensi.

"Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assesment agar beralih pada yang sifatnya kompetensi dan bukan saja menghafal informasi, itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa hal yang mendasar dari perubahan yang ingin ia terapkan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik.

"Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari SDM pendidik baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita," kata Nadiem Makarim.

"Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita, berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan peningkatan dan penyederhaan hidup seorang pendidik." 

• Wacana Penghapusan UN oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Pengamat: Ujian Digunakan sebagai Evaluasi

Wacana ini juga mendapat respon positif dari beberapa pihak.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia, karena ternyata di bidang kebijakan terdapat ada dua isu utama.

"Pertama tidak digunakan lagi sebagai penentu kelulusan, kedua tidak lagi digunakan menjadi standar untuk masuk jenjang berikutnya," papar Mochtar seperti yang dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (29/11/2019).

"Tetapi dia (UN) digunakan sebagai alat untuk evaluasi," lanjutnya. 

Mochtar lalu mengatakan, UN hanya diperuntukan untuk mengevaluasi apa yang dilakukan negara dalam menguji kualitas kurikulum dan keberhasilan.

"Jadi si anak didik digunakan sebagai alat pengujian bahwa nanti ada perubahan kebijakan, si anak yang diuji tadi tidak akan menikmati apa kebijakannya," papar Mochtar.