TRIBUNWOW.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ungkapkan dua hal yang harus dilakukan untuk mengakomodir para anak muda saat memasuki dunia kerja.

Dilansir dari laman Kompas.com, Kamis (28/11/2019), Nadiem mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia.

"Makanya arahan Presiden lakukan deorganisasi, yakni mengurangi aturan organisasi dan tingkatkan SDM."

"Caranya kita buat flexibility dari kurikulum dan sekolah tersebut," papar Nadiem dalam acara KOMPAS100 CEO Forum, Kamis (28/11/2019).

• Sebarkan Surat Cinta Nadiem Makarim ke Jajaran Kemenkeu, Sri Mulyani: Saya Agak Tersentil

Menurut Nadiem, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, baik guru, orang tua, masyarakat, dan juga siswa harus aktif terlibat dalam perubahan sistem pendidikan yang sedang ia usahakan ini.

"Kalau guru dan orang tua tidak bergerak dulu maka program ini akan gagal, di mana yang dibutuhkan adalah gerakan, bukan hanya kebijakan. Kemendikbud hanya memfasilitasi," ujar dia.

Solusi ini digunakan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang kerap diungkapkan oleh generasi muda.

Nadiem Makariem menyebut, anak-anak muda yang baru memasuki dunia kerja umumnya punya keluhan yang sama.

Di antaranya adalah soal kemampuan dan juga keterampilan.

"Komplainnya sama, yakni anak-anak muda kalau masuk ke dunia kerja komplainnya sama, yakni nggak bisa komunikasi dengan baik, skill-skill dalam melakukan kolaborasi kurang baik, kurang baik dari sisi disiplin diri, tepat waktu, follow up suatu penugasan, dan dia tidak bisa buat keputusan secara mandiri."

"Itu isu-isu yang dihadapi," ujar dia

Mendikbud juga berujar, persoalan ini tak hanya menimpa para anak muda di Indonesia.

Tetapi juga terjadi pada anak-anak muda di Amerika Serikat.

• Nadiem Makarim Imbau Orang Tua Bacakan Dongeng ke Anak: Mohon Jangan Cuma Ibunya

Terkait perbaikan kualitas pendidikan Indonesia, Menteri Nadiem Makarim pun berencana untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) bagi para siswa.

Hal ini pun mendapat dukungan dari DPR RI.