TRIBUNWOW.COM - Pegiat Media Sosial, Eko Kuntadhi mempertanyakan secara hukum pernyataan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq soal presiden dan pemerintahan kini ilegal.

Hal itu diungkapkan Eko Kuntadhi kepada Kuasa Hukum FPI, Habib Ali Alatas di acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One pada Rabu, (27/11/2019).

Eko Kuntadhi memprotes FPI yang menilai pemerintahan kini ilegal.

• Eko Kuntadhi Singgung Ungkapan Habib Rizieq soal Presiden Ilegal, Begini Pembelaan Kuasa Hukum FPI

"Pernyataan pemerintah ini ilegal, itu asumsinya harus diganti dengan yang legal, ya kan," ujar Eko Kuntadhi.

Eko memprotes FPI yang menilai pemerintahan ilegal namun mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas juga tetap di pemerintahan.

"Yang kedua pertanyaan saya, kalau FPI sekarang mau ngurus hal-hal yang legal sementara pemerintahannya dianggap ilegal, kan ini bertentangan," protes Eko.

Akibatnya, Eko meminta agar FPI terlebih dahulu mengakui pemerintahan ini adalah legal sebelum mengurus SKT.

"ini kan SKTnya kan bertetangan pemerintahannya dikatakan ilegal, kalau mau diurus diakui legalitasnya, akui dulu yang ngurusnya legal," pinta Eko.

Menjawab pertanyaan Eko, Habib Ali menilai bahwa pertentangan yang terjadi itu hanyalah asumsi pegiat media sosial itu sendiri.

"Kenapa bertentangan, kan bertetangan ini di benaknya beliau, bertentangan di benak Beliau," ujar Habib Ali.

Habib Ali menjelaskan, pemerintahan ilegal itu secara sikap politik bukan secara hukum.

"Cuma saya sudah jelaskan, ini ada term politik, adan term hukum,contoh tadi kita bicara makar, makar dalam masalah politik apa hukum," jelas Habib Ali.

• Kuasa Hukum FPI Habib Ali Jelaskan soal Khilafah Versi Kelompoknya, Presenter Sempat Beri Pencegahan

Kemudian, Eko membalas lagi bagaimana pandangan FPI terkait pemerintahan secara hukum, legal atau ilegal.

"Secara hukum pemerintahan kita legal atau tidak. Ini legal apa enggak? Saya minta pernyataan itu dong, kan karena Anda mengurus SKT pemerintahannya harus legal dulu secar hukum," tanya Eko.

Tak menjawab secara jelas pertanyaan Eko, Habib Ali secara tersirat menyebut bahwa pemerintahan ini legal lantaran sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi.