"Apa yang terjadi pada saudara Basuki boleh terjadi pada seluruh orang di Indonesia di setiap jengkal tanah di Indonesia," terang mantan politisi PKS ini.

"Ini harus dijelaskan, menjunjung tinggi hukum, saya ingin pemerintah menjelaskan itu," imbuhnya.

• Bahas Ahok, Mahfud MD Singgung Pernyataannya 2 Tahun Lalu: Pasti Belok Lagi Ini Beritanya

Lihat videonya mulai menit ke-25:46:

Sementara itu,  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai penolakan Serikat Pekerja Pertamina soal Ahok menjadi petinggi BUMN, dipercaya oleh politisi Gerindra itu tidak ada unsur ketakutan.

• Gara-gara Ungkap Kelemahan Ahok hingga Bandingkan dengan Anies, Politisi PKS Debat Keras dengan PDIP

Namun, Arief menilai Ahok akan jauh lebih pantas ke perusahaan lain dibanding sekedar Pertamina.

"Salah satunya bukannya takut ada kepentingan-kepentingan yang dihilangkan ya, ya tadi yang saya katakan menjadi Dirut di Pertamina itu gampang," ujar Arief.

Ahok pantas dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak masalah.

"Artinya begini kalau memang mau menguji kinerjanya Ahok pendobrak integritas saya lebih prefer tadi Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang memang problemnya ada lawannya," ungkapnya.

Ia mengaku akan memberikan pujian yang tinggi jika Ahok bisa membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah.

"Misalnya Krakatau Steel, Garuda, atau PELNI kalau dia bisa rubah wah saya angkat 10 jempol," ungkap Arief.

"Kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan tapi kita harus beri tantangan yang lebih pada Ahok," imbuhnya.

Terkait status narapidana Ahok, Arief merasa itu tak menghalangi suami Puput Nastiti Devi tersebut menjadi Bos BUMN.

"Nggak masalah, nggak bisa disalahkan terus. Kan narapidana sudah dihukum, sudah ada konsekuensinya dia dihukum," ujarnya.

• Waketum Gerindra Arief Poyuono Beri Tantangan pada Ahok: Pimpin PLN dan Pertamina Monyet Aja Bisa

Apalagi dalam undang-undang hal itu tidak melanggar etika.

"Yang tadi saya katakan etika itu kalau melanggar undang-undang, sesuatu apa undang-undang dilanggar itu melanggar etika, sesuatu yang disepakati bersama untuk kebaikan itu melanggar etika," ucap Arief.

Sedangkan, soal status Ahok yang merupakan kader PDIP itu juga dianggap tak menjadi masalah.

Pasalnya, Ahok adalah kader partai bukan pengurus partai.