"Kita enggak boleh terus menerus suudzon, harus husnudzon," kata Rian.

"Mungkin yang DPRD Jakarta Barat ini belinya di Plaza Senayan," sahut Tretan.

Ucapan Tretan itu pun membuat Rian dan Ciko kembali terpingkal.

Simak video berikut ini menit 5.39:

Di ILC, Politisi PSI William Aditya Kritik Anies Baswedan

Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019).

William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.

"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.

Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.

"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."

"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.

• Dikritik soal APBD Janggal DKI, Anies Baswedan Beberkan Pengakuan Staf: Memang Iya, Tiap Tahun Gini

• Disalahkan soal Aibon Rp 82 Miliar, Anies Baswedan: Lebih Baik Dikira Bermasalah, Ternyata Enggak

Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.

Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.

"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"

"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.

Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.

Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.

(TribunWow.com)