TRIBUNWOW.COM - Komika Tretan Muslim memberikan kritikannya terhadap anggaran pembelian Lem Aica Aibon DKI Jakarta yang mencapai Rp 82 miliar.

Bersama Politisi PSI Rian Ernest, dan Komika Coki Pardede, Tretan Muslim menyampaikan kritikannya melalui channel YouTube Majelis Lucu, Rabu (13/11/2019) lalu.

Mulanya, ketiga pria itu membandingkan harga Lem Aibon di APBD DKI Jakarta dengan harga di toko online.

Diketahui, dalam anggaran APBD DKI Jakarta, harga per kilo Lem Aibon tertulis Rp 184 ribu.

• Dikritik soal APBD Janggal DKI, Anies Baswedan Beberkan Pengakuan Staf: Memang Iya, Tiap Tahun Gini

• Disebut Tak Transparan, Anies Baswedan Bahas Anggaran Lem Aibon DKI yang Jadi Sorotan: Malu-maluin

Ketiganya lantas mengecek di dua toko online, yakni di materialbangunan.com dan Tokopedia.

"Kita enggak curiga itu korupsi ya, tapi dari pembeliannya aja Anda salah supplier berarti," ucap Tretan Muslim.

"Bukan salah, Anda salah perkulakan Anda."

Lantas, ia menyebut tak mempercayai informasi yang tertulis dalam laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya enggak percaya apbd.gojakarta.id, saya percaya materialbangunan.com," terang Tretan Muslim.

"Enggak mungkin dia mark up, kan rugi sendiri dia kalau dia jual itu," sambungnya.

"Pelanggan lari," sahut Rian Ernest.

Tretan Muslim pun merasa heran mengapa dirinya lebih mempercayai situs lain dibandingkan dengan situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

"Kenapa saya lebih percaya situs ini," terang Tretan Muslim.

Menanggapi hal itu, Coki Pardede lantas menyinggung soal jumlah staf di Pemprov DKI Jakarta.

"Maksud gue kan dengan resources ada 80 ribun staf kan, maksud gue masa enggak ada yang kompeten?," tanya Coki.

"Masa enggak ada yang survei dulu, harga sekarang berapa sih per kilo, kamu enggak buka Tokopedia?," sambung Tretan.

• Blak-blakan, Politisi NasDem Akui Hanya PSI yang Punya Data Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI

• PKS Soroti Cara PSI Beri Kritik soal Lem Aibon: Timing yang Enggak Tepat

Lebih lanjut, Tretan lantas membandingkan harga Lem Aibon yang tertulis di APBD DKI dengan yang di Tokopedia.

"Kita cek aja Coki kalau enggak percaya di Tokopedia ya," ucap Coki. '

"Ini ni materialbangunan.com atau Tokopedia endorsement, sponsor atau bukan?," tanya Rian Ernest.

Namun, Tretan Muslim justru memberikan jawaban yang mengejutkan.

"Tidak ada, kami di-endorse kejujuran," tutur Tretan.

Jawaban Tretan itu pun membuat Rian dan Coki terpingkal.

"Lebih politis dari politisi Anda," ucap Rian.

Coki lantas membacakan harga Lem Aibon di Tokopedia.

"Tuh Lem Aica Aibon, malah lebih murah ini (Rp) 65 ribu ini," ucap Tretan.

"Jadi kebenaran sejati ada di siapa ini bro?," tanya Rian.

Ia lantas menyebut harga Lem Aibon di website materialbanguan.com lebih mahal dibandingkan dengan di Tokopedia.

"Oh iya, berarti materialbangunan.com bohong juga berarti, enggak, bukan, kalau masuk toko kan lebih mahal," ucap Tretan.

"Kalau di Tokopedia kan online, jadi lebih murah tidak ada produksinya."

Lebih lanjut, Rian menyebut semua pihak harus berpikir positif terhadap Pemprov DKI.

"Kita enggak boleh terus menerus suudzon, harus husnudzon," kata Rian.

"Mungkin yang DPRD Jakarta Barat ini belinya di Plaza Senayan," sahut Tretan.

Ucapan Tretan itu pun membuat Rian dan Ciko kembali terpingkal.

Simak video berikut ini menit 5.39:

Di ILC, Politisi PSI William Aditya Kritik Anies Baswedan

Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019).

William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.

"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.

Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.

"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."

"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.

• Dikritik soal APBD Janggal DKI, Anies Baswedan Beberkan Pengakuan Staf: Memang Iya, Tiap Tahun Gini

• Disalahkan soal Aibon Rp 82 Miliar, Anies Baswedan: Lebih Baik Dikira Bermasalah, Ternyata Enggak

Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.

Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.

"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"

"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.

Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.

Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.

(TribunWow.com)