Polemik APBD DKI 2020

FITRA Sayangkan Buruknya Kualitas KUA PPAS: Dari Tahun ke Tahun, Selalu Ada Angka Janggal

Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan sebut dari tahun ke tahun selalu ditemukan angka-angka janggal pada KUA PPAS

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan kualitas dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA PPAS) sangat rendah.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), hal tersebut dikatakan Misbah lantaran banyaknya angka-angka janggal.

Angka-angka janggal tersebut dikatakan Misbah selalu muncul berulang kali dari tahun ke tahun.

"Kualitas dokumen rancangan KUA PPAS sangat rendah, jadi dari tahun ke tahun selalu ditemukan angka-angka yang janggal," jelas Misbah.

Ia kemudian mencontohkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang mengatakan dirinya menemukan kejanggalan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.

"Tadi Pak Taufik sudah temukan Rp 1,2 triliun," kata Sekjen FITRA tersebut.

Misbah kemudian mengatakan angka-angka kejanggalan yang ditemukan oleh PSI, PDIP dan FITRA. Jika dijumlahkan bisa mencapai angka triliunan rupiah.

"Ini kalau dijumlahkan, angka-angka kejanggalan yang ditemukan oleh FITRA, oleh PSI, PDIP, dan seterusnya bisa triliunan," kata Misbah.

Banyaknya kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh banyak pihak dan berulang kali, menurut FITRA merupakan bukti bahwa dokumen KUA PPAS memang memiliki kualitas yang buruk.

"Ini menandakan kualitas dokumennya rendah," kata Misbah.

Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan soal APBD DKI: Kami Teriak Baru Dibenahi

Misbah kemudian menanggapi adanya perbedaan dokumen yang dibahas antar komisi di DPRD.

Misbah menganggap hal tersebut nantinya akan menyulitkan publik untuk memantau perkembangan perencanaan anggaran.

"Ini juga yang akan menyulitkan bagi publik untuk memantau nantinya ketika dokumen itu sudah ditetapkan," kata dia.

Misbah menjelaskan yang diinginkan oleh publik adalah dapat berpartisipasi untuk memantau dokumen, dan melihat apakah angka-angka anggaran yang janggal masih ada atau sudah direvisi, ketika dokumen sudah final.

"Jadi keterlibatan publik itu sebenarnya ingin memantau, nanti ketika dokumen ini final sudah diketok sudah dipergubkan, apakah angka-angka itu masih ada atau tidak," jelasnya.

Halaman
1234