TRIBUNWOW.COM - Ketua TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, Amin Subekti menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) transparan.

Hal itu terkait susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang kini tengah ramai diperbincangkan.

"Jadi menilai transparansi apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik?," tanya Najwa Shihab pada Amin Suberkti seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019). 

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Amin menjawab, semua pihak boleh berpendapat namun ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki aturannya sendiri.

"Masing-masing oleh pendapat itu, bebas saja, tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran tadi."

"Selama itu adalah dokumen itu adalah anggaran kan sebenarnya produk dari dua belah pihak lagi-lagi saya ingin mengatakan seperti itu produknya eksekutif, produknya legislatif," jelas Amin.

Amin menilai, pemerintah DKI Jakarta selalu transparan seperti era sebelumnya.

"Kemudian ketika sudah dibahas itu lah disebut dengan anggaran dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya kita transparan," kata Amin.

Kemudian, Najwa Shihab kembali bertanya dengan jelas mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah diupload sedangkan kini tidak.

"Tolong dijawab Pak Amin kenapa periode sebelumnya di-upload, sekarang tidak? ," tanya Najwa Shihab.

Amin menegakan, pihaknya juga menggunggah hasil penyususan anggaran.

"Tahun sebelumnya 2017 kita juga upload sebenarnya, setelah jadi kita upload," jawab Amin.

"Sebelum jadi?," ujar Najwa Shihab mengonfirmasi.

"Sebelum jadi kan masih proses pembahasan, memang belum final," jawab Amin lagi.

• Beda Cara Anies dan Ahok Susun APBD, Anggota DPRD Fraksi PDIP: Kalau Terbuka, Ini Tak akan Terjadi

Mendengar itu, Najwa Shihab lantas kembali bertanya mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah di-upload sedangkan kini tidak.

"Tapi periode yang lalu bahkan belum finalpun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur?," tanya Najwa Shihab.

"Nggak mundur, saya kira kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," bantah Amin.

Mendengar itu, Najwa Shihab bertanya apakah hal yang dilakukan tim Gubernur DKI Jakarta itu tidak menghargai publik.

"Menghargai DPRD tapi tidak menghargai publik? Ketika tidak boleh mengakses," tanya Najwa Shihab.

Amin membantah bahwa publik sudah dilibatkan sejak awal.

"Bukan begitu, tapi kita menghargai semua, publik itu sudah dilibatkan dari awal, tadi saya sudah katakan publik itu sudah dilibatkan dari awal," jelas Amin.

Sementara itu, sebelumnya, Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak."

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia.

Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.

William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William.

"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya.

Lalu, presenter Najwa Shihab bertanya apa perbedaan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya, yakni era Ahok.

"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab.

Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik.

"Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa biar kelihatan," kata Ima.

• Sebut Ingin Bantu Anies Baswedan soal Kisruh APBD, PSI Singgung Transparansi dan Gunung Es: Kasihan

"Kalau di Musrenbang sudah diusuulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita by masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," tambahnya.

Sehingga Ima menyesalkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang dari awal tidak terbuka hingga membuat kekisruhan seperti ini.

"Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadI," ungkap Ima.

Lihat videonya mulai menit ke-7:10:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)