TRIBUNWOW.COM - Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab menanggapi pernyataan Anggota DPRD Fraksi PDIP, Ima Mahdiah terkait anggaran DKI Jakarta.

Ima Mahdiah mengungkapkan, ada perbedaan cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menyusun anggaran.

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019), Najwa Shihab menanggapi Ima Mahdiah dengan mencoba mengajukan pertanyaan pada Wakil DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.

• Beda Cara Anies dan Ahok Susun APBD, Anggota DPRD Fraksi PDIP: Kalau Terbuka, Ini Tak akan Terjadi

"Bahwa kemudian tadi disebut sebelumnya diupload semua dan sekarang tidak apakah itu tanda kemunduran semuanya diupload yang sekarang tidak, bagaimana melihatnya itu?," tanya Najwa Shihab.

Abdurrahman Suhaimi menilai, yang terpenting adalah rancangan yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta pada pihak DPRD.

"Artinya kalau diupload itu baru rancangan, tetap saja pedoman kita bagi Anggota DPRD itu adalah dokumen resmi yang dikirim oleh DPRD," kata Abdurrahman Suhaimi.

Kemudian, Najwa Shihab kembali mendesak agar politisi PKS itu menjelaskan apakah rancangan susunan anggaran yang tidak dipamerkan itu bersifat transparan atau tidak.

"Tapi untuk masyarakat bagaimana ketika yang dulu diupload semua, transparan semua, bisa dilihat, tapi sekarang tidak. Bagaimana mengartikan itu?," tanya Najwa Shihab lagi.

Terkait apakah rancangan susunan anggaran itu diupload atau tidak, Abdurrahman Suhaimi menilai itu sudah transparan.

"Apakah diupload itu sejak atau beda yang sekarang itu. Soal uploadnya lah kan saya bukan membahas soal teknisnya,"

"Tetapi soal transparannya, kalau dikatakan sekarang enggak transparan enggak benar, semua prosesnya itu transparan," jelas Abdurrahman Suhaimi.

"Kecuali tidak diupload?," sela Najwa Shihab.

Lantas, Abdurrahman Suhaimi meminta Najwa Shihab untuk bertanya kepada Amin Subekti, Ketua TGUPP DKI Jakarta.

"Jadi menilai transparansi apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik?," tanya Najwa Shihab pada Amin.

Amin menjawab, semua pihak boleh berpendapat namun ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki aturannya sendiri.