TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sedangkan sebagaimana diketahui William Aditya Sarana merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran Lem Aibon hingga Rp 82,8 miliar.

Hal itu diungkapkan William Aditya Sarana ketika menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu (6/11/2019).

• Anggaran Juru Tulis Pidato Anies Baswedan Diusulkan Rp 97,5 Juta, PDIP dan Gerindra Bereaksi

William menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."

"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.

Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.

Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.

"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."

"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.

Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.

Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.

"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William panjang lebar.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Kemudian, William mengungkapkan alasan mengapa dirinya menyebut Anies adalah gubernur yang antitransparansi.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya aja nih yang enggak mau," ungkapnya.

Akibatnya, William mengancam Anies Baswedan untuk segera mengupload dokumen RAPBD 2020.

"Jadi saya mengultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke apbd.jakarta.go.id," tegas William.

Lihat videonya sejak menit ke-3:31:

Perbandingan Anies Baswedan dan Ahok  dalam Susun Anggaran 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah membandingkan perbedaan cara Gubernur Anies Baswedan dengan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menyusun anggaran.

Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak."

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia.

Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.

William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William.

"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya.

Lalu, presenter Najwa Shihab bertanya apa perbedaan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya, yakni era Ahok.

"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab.

Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik.

"Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa biar kelihatan," kata Ima.

• Sebut Ingin Bantu Anies Baswedan soal Kisruh APBD, PSI Singgung Transparansi dan Gunung Es: Kasihan

"Kalau di Musrenbang sudah diusuulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita by masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," tambahnya.

Sehingga Ima menyesalkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang dari awal tidak terbuka hingga membuat kekisruhan seperti ini.

"Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadI," ungkap Ima.

Lihat videonya mulai menit ke-7:10:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)