"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William panjang lebar.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Kemudian, William mengungkapkan alasan mengapa dirinya menyebut Anies adalah gubernur yang antitransparansi.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya aja nih yang enggak mau," ungkapnya.

Akibatnya, William mengancam Anies Baswedan untuk segera mengupload dokumen RAPBD 2020.

"Jadi saya mengultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke apbd.jakarta.go.id," tegas William.

Lihat videonya sejak menit ke-3:31:

Perbandingan Anies Baswedan dan Ahok  dalam Susun Anggaran 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah membandingkan perbedaan cara Gubernur Anies Baswedan dengan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menyusun anggaran.

Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak."

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia.