TRIBUNWOW.COM - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta direncanakan akan dinaikkan menjadi Rp 19,8 miliar pada 2020.

Diketahui bahwa sebelumnya anggaran pada 2019 adalah sebesar Rp 18,99 miliar.

Mengetahui anggaran TGUPP yang selalu meningkat setiap tahunnya, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya pun memberikan tanggapan.

Hal tersebut diungkapkan oleh William Aditya saat hadir dalam acara Mata Najwa yang tayang, dan diunggah di akun Facebbok Trans 7 pada Rabu (6/11/2019).

• Direncanakan Bakal Naik 2020, Berikut Rincian Gaji TGUPP DKI Sekarang, Capai Puluhan Juta

"Jadi setiap tahun itu ada peningkatan anggaran dan peningkatan jumlah personil di TGUPP," kata William Aditya.

"Tapi saya tidak melihat peningkatan kinerjanya, jadi anggaranya naik tapi kinerjanya enggak naik," sambungnya.

"Kenapa soal menyisir anggaran seperti itu ada yang lolos seperti ini, apalagi menyisir anggarannya di bulan oktober lagi."

Mendengar pernyataan itu, presenter Najwa Shihab pun memberikan komentar untuk William Aditya.

"Tapi anda (William) menilai kinerjanya dari mana ini, hanya satu aspek itu saja, menyisir anggaran, bukankah zaman Ahok juga ada yang lolos penyisiran anggaranya," kata Najwa Shihab.

Perkataan dari Najwa Shihab itu langsung membuat penonton yang ada di studio Mata Najwa langsung menyoraki William Aditya.

Kemudian William Aditya pun menjelaskan mengenai maksud perkataannya tadi.

"Transparansi itu, TGUPP ini, transparansi ini tidak menghilangkan, temuan gitu, pasti ada temuan," ujar William Aditya.

"Tapi transaparasi itu meminimalisir, temuan-temuan tersebut, jadi gini sudah transparansi saja masih ada temuan, apalagi di ruang gelap gitu," lanjutnya.

Menurut William Aditya masyarakat marah lantaran kinerja yang tidak biasa diukur itu.

"Publik makin marah, kinerja TGUPP ini bahkan tidak bisa diukur menurut saya, kami komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP," terangnya.

"Jadi kami benar-benar kebingungan ini. Bagaimana kami mengevaluasi kinerja TGUPP."

• Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK, Prabowo-Sandi Gunakan Pengacara dari Tim TGUPP Gubernur DKI Jakarta

Kemudian Najwa Shihab kembali bertanya mengenai gaji TGUPP.

Jadi menurut anda gajinya (TGUPP) terlalu besar?," tanya Najwa Shihab.

"Gini loh, kalau mau meningkatkan anggaran, tingkatkan juga dong kinerjanya," jawab William Aditya.

"Jadi kalau mau meningkatkan anggaran kinerja juga naikkin, jadi kami benar-benar fair saja," ujarnya.

Kemudian Najwa Shihab pun menunjukkan total anggaran TGUPP yang terus naik dari tahun ke tahun.

Najwa Shihab mengatakan bahwa sebelumnya anggaran TGUPP pada tahun 2020 sempat mencapai Rp 26,5 miliar, namun pada akhirnya berubah menjadi Rp 19,8 miliar.

Mendengar penjelasan dari Najwa Shihab itu, William Aditya membenarkannya.

"Jadi kami tuntut juga dong kinerjanya juga, jangan mau anggaranya doang gitu loh," ungkap William Aditya.

Sementara itu ketua TGUPP Amin Subekti mengatakan bahwa kinerja itu diukur dari goal-goal yang tercapai serta program-program yang telah dijalankan.

"Satu soal kinerja, tadi yang dikatakan, orang itu bisa mengukur kinerja kan kalau sebanarnya tahu apa yang dikerjakan," jelas Amin Subekti.

"Tadi saya menjelaskan tentang peran saya, peran kami sebagai asisten pelatih kepala, kinerja kita diukur dari mana," sambungnya.

"Kinerja kita diukur dari goal-goal yang terjadi, apa itu goal yang terjadi, lihat program-program kita yang sudah kita jalankan."

• Anies Baswedan Sebut Otoritas Anggaran TGUPP Ada Pada Pemprov, Bukan Kemendragi

Amin Subekti menuturkan untuk menilai kinerja TGUPP, seharusnya dilihat dari pengembangan jumlah pengguna transportasi publik serta meningkatnya cangkupan air.

"Bagaimana itu pengembangan kita diurusan transport, bagaimana dari dua tahun lalu, sampai dengan sekarang jumlah pengguna pubilc transport," jelasnya.

"Bagaiamana kemudian kita meningkatkan cangkupan air itu sudah mulai kita tata."

Lihat video selengkapnya berikut ini:

DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dicoret: Pakai Anggaran Operasional Gubernur Saja

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar anggaran TGUPP DKI sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 dicoret.

Gembong mengatakan apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerlukan TGUPP, gaji mereka sebaiknya memakai dana operasional Anies sebagai gubernur.

"Kalau diperkenankan, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," ujar Gembong dalam rapat pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/10/2019), dikutip dari Kompas.com. 

Kemudian, anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra Syarifudin menyampaikan hal yang serupa. 

Syarifudin  menuturkan anggaran TGUPP paling besar dibandingkan anggaran lainnya dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"Anggaran yang paling besar ini hanya TGUPP, Rp 19 miliar. Jadi saya ingin tahu kinerjanya TGUPP. Kenapa sih tidak dimasukkan ke anggaran operasional gubernur saja," ujar Syarifudin. 

Sedangkan, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menjelaskan anggaran TGUPP membebani APBD DKI Jakarta.

• Kemendagri: TGUPP Dibiayai Operasional Gubernur, Anies Bingung dan Tetap Jalan meski Tanpa Dukungan

Lukmanul Hakim pun mempertanyakan kinerja para anggota TGUPP.

"Tolong penjelasan apa fungsi TGUPP itu sehingga menjadi beban APBD DKI Jakarta," kata Lukmanul Hakim. 

Kemudian anggota TGUPP dari Fraksi Gerindra Purwanto menyatakan setuju anggaran TGUPP dialokasikan dalam pos anggaran Bappeda.

Meskipun menyatakan kesetujuannya Purwanto mengkritisi tugas pokok dan fungsi (TGUPP) yang dinilainya tertutup.

"Saya secara terbuka menyetujui memang dengan adanya TGUPP, hanya saja tupoksinya yang tidak terbuka pada masyarakat," ucap Purwanto.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan bahwa Bappeda mengalokasikan anggaran TGUPP untuk menjalankan amanat peraturan gubernur (pergub).

Selama ini Mahendra  tidak menjelaskan kinerja TGUPP, ia hanya menjelaskan bahwa  TGUPP langsung bertanggung jawab kepada Anies.

"Terkait dengan penganggaran, dalam peraturan gubernur, ini ditumpangkan di Bappeda sehingga kami harus menganggarkan sebesar jumlah anggota yang saat ini ada 66 anggota," sebut Mahendra.

• Netizen Setujui Kekhawatiran Sumarsono, TGUPP untuk Tampung Mantan Tim Sukses Anies, Begini Isinya

Selanjutnya Komisi A diketahui belum  menyetujui anggaran Rp 19,8 miliar yang diusulkan Bappeda.

Ketua Komisi A Mujiyono meminta Bappeda mengkomunikasikan anggaran tersebut lebih dulu kepada Anies. 

"Silakan nanti disampaikan kepada Pak Gubernur," ujar dia. (TribunWow.com/Desi Intan)