TRIBUNWOW.COM - Dirjen Otononu Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono merasa khawatir dengan anggaran dan personel di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi.
Dilansir Kompas TV, Sumarsono mengkhwatirkan bahwa banyaknya anggota TGUPP tersebut hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sebelumnya berlangsung.
"Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarnya meledak sekian kali lipat tapi itu konsekuensinya. Tapi berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur," ujar Sumarsono dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (22/11/2017).
Apa yang dikatakan Sumarsono ini mendapat beragam komentar dari netizen di media sosial, kebanyakan dari mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh mantan plt gubernur DKI Jakarta itu.
@HuseinMelinda: Awasi itu dana...jgn sampai di pakai buat tim suksesnya.
@dkarhita: biarkan saja pak, krn dia punya cara dan laku... siapa tau tgupp itu benar2 mempercepat jkt hancur secara administrasi dan mempercepat si gabener d wagabener masuk bui!.
@partha53ap: Tidak ada makan siang gratis pak?
@abdiagoes91: Betul...betul...betul...!!!.
@Ryan_Ramirez: untuk kasus semua anggaran yg melonjak drastis ini kok yg 58% jrg bersuara?apa mereka pasrah dengan keadaan yg penting pilihannya yg pimpin?kalo yg 52% dah pasti pda protes krn dah byr pajak walau bkn pilihannya tp dipakai g jelas sama pimpinan skrg.
Tak hanya melalui cuitan Twitter, netizen juga ramai memberikan komentar melalui akun Youtube.
Pada Era Joko Widodo, TGUPP jumlahnya hanya 7 orang, dengan tunjangan statis setara Rp 31,5 juta/bulan.
Sedangkan pada masa Ahok, TGUPP jumlahnya 9 orang, dengan tunjangan statis setara Rp 27,7 juta/bulan dan total anggaran 2016 Rp 479 juta.
Viral: Kulit Bocah Melepuh hingga Berdarah Usai Minum Obat Demam, Saya Nggak Bisa Nuduh Dokternya
Sementara itu, pada era Anies Baswedan, rencana anggaran dan jumlah TGUPP membengkak, menjadi 74 orang, dengan rincian honorarium Rp 24,9 juta/bulan untuk anggota dan Rp 27,9 juta/bulan, juga disertai biaya operasional, sehingga total anggaran 2018 mencapai Rp 28,572 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, selain anggaran TGUPP, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta juga naik, dari tahun sebelumnya Rp 28,7 miliar menjadi Rp 107,7 miliar pada masa Anies. (*)