Walikota Bekasi Jelaskan Duduk Perkara Kisruh Jatah Parkir oleh Ormas, Singgung Jaminan Hukum

TRIBUNWOW.COM - Walikota Bekasi Rahmat Effendy atau yang akrab disapa Pepen akhirnya buka suara mengenai kegaduhan yang bersumber dari video viral ormas minta jatah parkir.

Ia menjelaskan dalam tayangan iNews Prime di iNews Tv, Selasa (5/11/2019).

Pepen mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan dua pengusaha ritel minimarket.

• Jawaban Wali Kota Bekasi soal Imbauan Mendagri terkait Pengelolaan Parkir: Regulasi Sedang Kami Tata

Menurutnya, mereka tidak terganggu dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemkot Bekasi.

"Mereka sedikit pun tidak terganggu dengan simplifikasi yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi," ujarnya.

Pepen mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi sedang melakukan ekstensifikasi pada sebuah pendapatan daerah.

Penggalian potensi tersebut menurutnya dilakukan dengan aturan main yang jelas.

"Jadi siapapun yang melakukan, aturannya adalah badan hukum dan juga perorangan yang punya normatif dalam langkah-langkah ekstensifikasi," ujarnya.

Walikota Bekasi ini juga mengatakan, ormas tersebut diberi surat tugas dalam rangka orientasi.

Surat tugas tersebut juga memiliki masa berlaku.

"Karena Perda baru kita merupakan  perbaikan dari Perda lama, yang dituangkan dalam Perda pajak daerah itu kan ada pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel,nah ini pemerintah sedang melakukan simplifikasi," katanya.

Ia juga menegaskan, apa yang dilakukannya merupakan pemberdayaan terhadap warga bukan aksi premanisme.

"Nah kalau premanisme di manapun kita tidak setuju, apalagi di Kota Bekasi yang beragam ini, tapi kalau pemberdayaan siapapun juga boleh kita berikan kesempatan," ucapnya.

Pepen menyebut, pemerintah memang sudah seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan kepada pengusaha.

"Kan di Kota Bekasi dari sejak awal kita minta pemerintah itu harus memberikan jaminan dan kepastian hukum pada orang yang berusaha," kata Pepen.