Polemik APBD DKI 2020

Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI William Aditya Sarana

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

Pemprov DKI Lelang Jabatan setelah Kepala Bappeda Mundur Gara-gara Anggaran Janggal APBD DKI 2020

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

Dua Pejabat Mundur

Setelah menuai sorotan dan banjir kritik, 2 pejabat DKI Jakarta akhirnya mengundurkan diri, di tengah polemik APBD.

Dikutip dari Kompas.com, dua pejabat yang mundur adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi.

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Jumat (1/11/2019).

Diketahui, Bappeda memiliki peran vital, karena mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi."

"Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," kata Mahendra menyampaikan pengunduran dirinya.

(Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi/TribunWow.com/Anung Malik)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Anggaran Janggal Pemprov DKI ke Publik"