"Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar," ucap Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut antara lain menunda RKUHP serta tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Sehingga, mantan Wali Kota Solo ini merasa kritik dan protes dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi.

"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan mmberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," ucapnya.

• Soal RKUHP dan UU KPK Disebut Tak Sepenuhnya Mewakili Rakyat, Fahri Hamzah: Hati-hati Provokasi

Lalu, ia juga tidak ingin demonstrasi diwarnai kerusuhan, apalagi merusak fasilitas umum.

"Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum, yang paling penting itu," katanya.

Diketahui ada tujuh tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya.

Tujuh tuntutan tersebut yakni meminta agar DPR RI membatalkan draf RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu mahasiswa juga meminta agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

Para mahasiswa juga menuntut agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang (UU) KPK dan UU Sumber Daya Air.

Tidak hanya meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan RUU.

Mahasiswa juga menuntut adanya kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemberian layanan kesehatan BPJS secara baik.

Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dan masa kini.

Pada aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab sebagai kepala negara.

Para mahasiswa itu mengacam akan pergi ke Jakarta bila tidak mendapat respon dari Jokowi.

"Menurut kami satu-satunya cara ya aksi turun ke jalan, menuntut Presiden Joko Widodo bertanggungjawab," ucap perwakilan orasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unes), Erlina (22).

"Kalau misal (nanti) presiden tidak merespons, tidak menutup kemungkinan massa akan ke Jakarta secara serentak. Hari ini sebagian massa sudah bergerak ke Jakarta ikut serta menyuarakan tuntutan," tambahnya.

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)