Miftah menambahkan, dalam politik tidak boleh membawa perasaan dan ego masing-masing.

"Bagi masyarakat biasa justru ini bagus dan menampakkan politik jangan baperan, kita bisa bersama kalau memang punya platform," imbuhnya.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Usman Hamid.

Ia menyebut pihak yang dipilih rakyat seharusnya melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan pada pemilihnya.

"Menurut mereka kan begitu, tapi yang saya kira yang harus dipastikan adalah pemerintah yang terpilih bertanggungjawab dong pada pemilihnya," kata Usman.

Menurut Usman, dalam pemerintahan tetap dibutuhkan adanya pihak yang berada di luar pemerintah atau yang kerap disebut oposisi.

"Untuk memastikan kekuasaan untuk bertanggungjawba pada pemilihya itu dibutuhkan oposisi, di mana pun, tidak pandang di luar negeri atau di Indonesia," ucapnya.

Ia lantas menyinggung tentang pemerintahan era Soekarno.

Menurutnya, kala itu pemerintahan yang otoriter menyebabkan tidak adanya oposisi.

"Sejarah Indonesia saja itu memperlihatkan oposisi sangat dibutuhkan, tanpa oposisi yang terjadi adalah demokrasi terpimpin Soekarno yang belakangan dinilai otoriter," ungkapnya.

"Begitu juga orde baru , tahun 90an oposisi muncul, bahkan dari PDI Perjuangan sebelum PDI Perjuangan (yang sekarang)."

• Prabowo Subianto Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, PDIP Yakin Tak Ada Pengkhianatan

• Mantan Bendahara TKN Jokowi-Maruf Amin Jadi Wakil Prabowo, Bagaimana Tanggapan sang Ketum Gerindra?

Usman lantas mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya partai yang bergabung pada pemerintah.

Menurutnya, koalisi yang semakin besar akan meningkatkan potensi tindakan korupsi.

"Saya khawatir bahwa semakin besar kekuasaan pemerintahan, kalau kekuasaan menjadi absolut kemungkinan besar akan menjadi korupsi," kata dia.

Ia lantas menyebutkan kekhawatirannya yang kedua.