"Tapi buzzer-buzzer yang pro pemerintah terpeleset segala macam dan bisa kita paparkan, bisa terlihat jelas di social media."

Ia menambahkan, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan hukum di Indonesia.

"Dan itu kemudian memunculkan ketidakadilan," ucapnya.

Dahnil Anzar menyatakan, ketidakadilan itu memicu munculnya perlawanan buzzer-buzzer lain yang anti-pemerintah.

"Ketika ketidakdilan ini terus menerus dipertontonkan maka akan muncul perlawanan dari buzzer-buzzer yang lain yang tidak setuju dengan hal ini, kenapa?," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, publik merasakan ketidakadilan yang diterima buzzer anti-pemerintah itu.

"Karena buzzer-buzzer yang pro pemerintah misalnya tidak pernah dihukum ketika mereka menebar hoaks atau mereka melakukan fitnah dan sebagainya, dan itu dirasakan oleh publik," kata Dahnil.

"Dan publik itu merasakan sekali (buzzer pro pemerintah) bisa bebas menuduh orang taliban, menuduh orang HTI, atau yang sebagian (buzzer anti-pemerintah) misalnya menuduh PKI itu cepat ditangkap."

• Di ILC, Dahnil Anzar Sebut Buzzer Cenderung Jatuhkan Oposisi: Kalau Kita Kritik Dibilang Nyinyir

• Tegas Nyatakan Perbedaan Jurnalis dan Buzzer, Budi Setyarso: Mereka akan Melakukan Kroscek Dulu

Dahnil Anzar menilai ada permasalahan hukum di Indonesia yang tidak tuntas.

"Ada permasalahan hukum yang tidak tuntas," ujarnya.

Dahnil Anzar lantas menyarakan kualitas percakapan publik perlu ditingkatkan untuk menekan bertambahnya buzzer.

"Oleh sebab itu, menurut saya yang harus kita lakukan hari ini adalah meninggikan kualitas percakapan publik kita supaya tidak diisi oleh buzzer, diisi oleh influencer," ungkap Dahnil Anzar.

Selain itu, menurtnya pemerintah juga perlu meningkatkan kinerja di berbagai bidang.

"Di sisi lain pemerintah gimana untuk menekan buzzer? Ya tingkatkan kinerja pemerintah, kinerja ekonominya, kinerja hukumnya supaya berkeadilan termasuk juga kinerja-kinerja yang lain," ucap dia.

"Dengan cara begini saya pikir kita bisa menekan buzzer."