Padahal, persoalan KPK soal amanat reformasi mengenai pemberantasan korupsi, bukan hanya sekadar persoalan konstitusional.

Dengan revisi UU KPK saat ini, agenda itu bisa terhambat.

"Jadi ini lebih pada agenda reformasi sebenarnya, bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara luar biasa, kemudian menggunakan cara-cara yang luar biasa, kan begitu amanat TAP MPR," kata Oce.

Menurut Oce, judicial review akan membutuhkan waktu lama.

Oleh karena itu, ia berpendapat, penerbitan perppu lebih efektif dibandingkan judicial review untuk mengakhiri kontroversi soal UU KPK versi revisi.

(Kompas.com/Christoforus Ristianto, Dylan Aprialdo Rachman, Ahmad Naufal Dzulfaroh)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi di Antara Tekanan Terbitkan Perppu KPK dan Narasi Pemakzulan..."