TRIBUNWOW.COM - Aksi demo akan kembali dilakukan para mahasiswa menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, yang direncanakan pada tanggal 20 Oktober 2019.

Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta menegaskan bahwa aksi itu dilakukan bukan karena ada oknum yang menunggangi.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (3/10/2019), Presiden Dema UIN Jakarta, Riski Ariwibowo menyebut adanya kemungkinan mahasiswa kembali turun ke jalan.

Hal itu dilakukan dengan tuntutan yang sama yaitu mengenai Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

• 380 Orang Ditetapkan Tersangka Aksi Demo 24-30 September, Dua di Antaranya Mahasiswa

"Kemungkinan sebelum pelantikan presiden kami akan turun," ucap Riski Ariwibowo saat ditemui di Warung Jati Timur Raya Nomor 7, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Ia juga mengaku aksi yang akan dilakukannnya adalah murni dari hati nurani setiap mahasiswa.

Selain itu Riski Ariwibowo mengaku masih akan mengamati kondisi dan mendiskusikan rencana demonya.

Ia juga menyebut akan melihat kinerja dari anggota dewan yang sudah dilantik pada Selasa (1/10/2019) lalu.

"Kami punya forum kajian di Ciputat, nanti dari sana kami akan mengkonsolidasi kepada unit-unit lain," ujar Riski Ariwibowo.

Sedangkan tuntutan yang diajukan akan berkaiatan dengan UU KPK yang bukan program utama dari legislasi nasional.

• 7 FAKTA Baru Kasus Viral Grup WhatsApp Pelajar STM Bahas Demo Bayaran, Polisi Bantah Terlibat

Selain itu, ia juga menyoroti adanya Rancangan Undang Undang (RUU) yang terkesan dirampungkan secara terburu-buru.

"Mengapa di akhir masa jabatan ini DPR sudah terburu-buru mengesahkan UU KPK? Sampai saat ini kami masih melihat situasi dan keadaan," ujar Riski Ariwibowo.

Bukan hanya itu, Riski Ariwibowo juga menyinggung sikap represif polisi dalam menangani massa yang sedang berunjuk rasa.

Bahkan ia menilai aparat mencoba untuk menghalangi proses para mahasiswa menyampaikan pendapat.

"Demokrasi, prinsip dasarnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mahasiswa akan selalu menjadi oposisi Pemerintah. Di mana pemerintah saat ini terlalu berpihak ke elit. Karena banyak kebijakan yang tidak pro rakyat," ucap Riski Ariwibowo.