Termasuk juga menantu Jokowi, Bobby Nasution.

• Bahas RUU KPK di ILC, Sudjiwo Tejo Blak-blakan Ungkap Curiga pada DPR di Depan Fahri Hamzah

Menurutnya itu merupakan hak konstitusional mereka, namun tidak tepat jika dilakukan saat ini.

"Saya tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi kalau misalkan putranya bener jadi wali kota di Solo dan menantunya benar jadi calon wali kota di Medan. Itu hak konstitusi mereka. Saya enggak bisa menyalahin," ujar Sudjiwo Tedjo.

"Dan kalau saya jadi Pak Jokowi saya enggak bisa nolak."

"Tapi the problem is Pak Jokowi selalu dicitrakan bersih dari urusan itu. Mungkin belum saatnya sekarang, tapi begitu nyalon-nyalon sekarang kepercayaan menurun Pak Karni," ungkap Sudjiwo.

Kembali, ia menyinggung bahwa hanya Peppu yang bisa mengembalikan pendukung Jokowi.

"Satu-satunya yang bisa mengembalikan, terbitnya Perppu, saya akan ada di depannya Pak Jokowi," katanya.

"Karena saya mendukung itu dan Pak Jokowi datang di mantunya saya. Walaupun saya enggak ngundang."

"Dan saya dengan segala hormat, kalau Pak Jokowi nerbitkan Perppu, saya akan berdiri di belakang dia, eh di depan, di sayap, tidak di gelandang Pak karena gelandang kena denda Pak," ujarnya menyinggung poin RKUHP mengenai gelandang akan diberikan denda.

Lihat videonya dari menit ke 4.58

Jokowi Diusulkan Terbitkan Perppu KPK untuk Dapatkan Kembali Kepercayaan Rakyat

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Integrity Law Firm pada Selasa (24/9/2019), pakar Tata Hukum Negara Denny Indrayana menegaskan, menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi momen yang tepat bagi Jokowi untuk mendapatkan gelar itu.

Sebagaimana diketahui, Revisi Undang-Undang (RUU) KPK baru saja disahkan pada Selasa (17/9/2019) lalu.

RUU KPK itu dianggap bisa melemahkan kinerja KPK.

• Sebut KPK Keliru Bangun Persepsi, Fahri Hamzah: Dia Anggap Dirinya Sendiri Pahlawan

"Saatnya sebenarnya bagi presiden untuk menegaskan bahwa memang dia layak salah satunya dengan menyelamatkan anak kandung reformasi yang lain. Yang saat ini di ujung tanduk yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Denny.