TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menuturkan detik-detik kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu diungkapkan Haris saat menjadi narasumber dalam program 'Mata Najwa', yang diunggah channel YouTube Najwa Shihab, Rabu (25/9/2019).

Mulanya Haris menuturkan bahwa ada lembaga yang menelisik di bidang tindak penyelewengan anarkistik.

• Polisi Temukan Batu dan Bensin Milik Demonstran di Mobil Ambulans, Begini Kronologinya

"Ini begini, kita punya protap (Prosedur Ketetapan) dari kepolisian. Protap tentang tindakan penyelewengan anarkistik," ujar Haris.

"Ketika semprotan air pertama keluar kira-kira kemarin jam 5 kurang, saya beberapa menit setelah ketemu Mbak Vitri, ini saya lihat sendiri."

"Di protap itu ada eskalasi, dia mengambil pembelajaran dan saya kira protapnya cukup okelah, dia mengambil pembelajaran dari standar internasional. Tentang penanggulangan demonstrasi," jelasnya tentang protap.

Dirinya mengatakan saat itu semprotan yang diturunkan kepada aparat untuk mahasiswa tidak dalam rangka merespons ricuh.

"Dan di situ saya tidak melihat bahwa semprotan air itu dalam rangka untuk merespons satu tindakan yang di luar kontrol," katanya.

"Jadi untuk apa?," tanya Najwa Shihab.

Haris pun berkelakar bisa saja ada perintah kepolisian untu memandikan mahasiswa yang turun aksi.

"Saya juga enggak ngerti, mungkin ada informasi dalam polisi, mahasiswa perlu mandi atau apa saya enggak paham, jadi disemprot," paparnya.

• Kala Moeldoko Panggil Ketua BEM UGM dengan Sebutan Bos saat Bahas Aksi Mahasiswa di Mata Najwa

Kemudian ia menyebut, semprotan yang dilakukan aparat tersebut justru yang memberikan kericuhan.

"Nah tetapi menurut saya itu justru titik mulai, yang mahasiswa marah dan naik ke atap mobil polisi dan merusak mobil brimob. Jadi bukan karena mahasiswa merusak mobil," ungkapnya.

"Saya terima 100 masukan dari Pak Moeldoko bacaan normatifnya tadi secara psikologi," ujar Haris Azhar menanggapi statement Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Tetapi situasi di lapangan tidak menunjukkan hal tersebut."