Polemik RKUHP

Serikat Petani Ikut Demo Tolak RUKHP di Depan Gedung DPR: Kita Pilih Jokowi, Mestinya Siap Bantu

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perwakilan Pemimpin Gerakan Serikat Petani Kabupaten Batang, Pak Sugandi memprotes kebijakan yang akan dilakukan oleh wakil rakyat.

TRIBUNWOW.COM - Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) turut mendapat protes dari para petani.

Massa yang terdiri dari petani turut hadir pada unjuk rasa menolak RKUHP di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (24/9/2019).

Dilansir oleh TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV, para petani juga melakukan aksi berbagi tumpeng.

Baik pria maupun atau perempuan, mereka turut mengikuti aksi tersebut.

Para petani tampak hadir mengenakan baju khas serta caping di bagian kepala.

Perwakilan Pemimpin Gerakan Serikat Petani Kabupaten Batang, Sugandi memprotes kebijakan yang akan dilakukan oleh wakil rakyat.

Sehingga, ia meminta Jokowi untuk memerhatikan nasib rakyat, khususnya petani.

Tanggapi Demo Mahasiswa terkait RKUHP, Jokowi Yakin DPR akan Mendengar: Jangan Tanyakan ke Sini

"Hari ini kita memotong tumpeng untuk keselamatan kita supaya Bapak Presiden Jokowi supaya kuping (telinga)-nya bisa dibuka. Kasihan dengan petani," pinta Sugandi.

Pasalnya, rakyat telah memilih Jokowi sebagai presiden pada 2019-2024.

Sugandi meminta dengan tegas agar Jokowi menolak revisi undang-undang pertanahan yang dianggap merugikan rakyat kecil

"Karena kita memilih Bapak Jokowi, mestinya Bapak Jokowi siap untuk membantu masyarakat. UU Pertahanan harus ditolak," kata Sugandi lantang.

Kemudian, para petani lain lantas berkata setuju secara serempak .

Dikutip dari Kompas.com unjuk rasa itu juga sebagai menjadi hari peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta.

RUU Pertanahan rencananya akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada Selasa (24/9/2019).

Kisah Para Mahasiswa Semarang Demo Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR, Rela Iuran Rp 100 Ribu per Orang

Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019 Dewi Kartika pernah menjelaskan RUU KPK dianggap bermasalah dan tidak berpihak pada petani.

Halaman
123