TRIBUNWOW.COM - Made Ali, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKA LAHARI) mengungkapkan sejumlah hal yang terjadi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.

Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Made Ali saat menjadi narasumber program Indonesia Lawyers Club (ILC), yang diungah dalam saluran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (17/9/2019).

Di hadapan Karni Ilyas, Made Ali menyinggung soal Pilkada 2020 yang ia curigai berkaitan dengan tingginya angka karhutla.

• Di ILC, Fadli Zon Sindir Jokowi yang Marah-marah soal Karhutla tapi Tak Ada Hasil: Weak Leadership

"Nah di 2019 ada fakta menarik, kenapa bupati tidak mau dirapat Pak? 2020 ada 8 kabupaten yang mau Pilkada di Riau," ungkap Made.

Ia menyebut bahwa para petinggi membutuhkan koorporasi untuk menjadi sumber pendanaanya.

"Jadi dari mana dia akan dapat duit kalau dia keras dengan korporasi, kalau dia keras dengan ini maka sumber pendanaannya akan sulit," sebutnya.

"Ada fakta menarik, 2008 waktu KPK mau membongkar kasus korupsi kehutanan, bupati terpidana Tengku Azmun Jaafar dia mau naik periode ke dua, dia bikin izin (korporasi yang membakar lahan), uang itu memang untuk naik di periode kedua. Itu ada semua di putusan (pengadilan) korupsi."

"Pak Karni, 2020 akan pilkada jadi jangan heran mereka tidak akan datang," paparnya kepada Karni Ilyas.

"Jadi sekarang lagi bebas bakar hutan di Riau?," tanya Karni Ilyas.

"Iya, karena ada penelitian dari teman-teman kalau mau Pilkada hotspot naik. Jadi perlu dicermati," pungkasnya.

Soroti Layanan Kesehatan Gratis yang Baru Dibuka saat Jokowi Mau Kunjungan

Diketahui kabut asap pekat dari karhutla menghantui warga Kalimantan dan Sumatera hingga membuat ratusan ribu masayarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Mulanya ia menuturkan bahwa fakta terkait karhutla di tahun 2015 dan 2019 serupa.

"Ini kritikan buat kita semua sesungguhnya, pertama 2015 dan 2019 itu faktanya karhutla terjadi di luar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan. Di atas lahan gambut maupun di mineral, 2015 terjadi, 2019 terjadi lagi," ujar Made, Selasa (17/9/2019).

Ia kemudian mengkritik bahwa para bupati dan gubuernur terlalu sibuk mengurusi untuk memadamkan api.

Sehingga lupa mengenai kabut asap yang membuat masyarakatnya terkena ISPA.