TRIBUNWOW.COM - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebutkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi Papua saat ini.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat hadir menjadi narasumber dalam acara 'Indonesia Lawyers Club (ILC)' pada Selasa (3/9/2019), dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Indonesia Lawyers Club.

Mahfud MD menuturkan, ia melakukan diskusi dengan Jokowi.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai Papua.

"Baru kemarin saya bicara dengan presiden, ya berdiskusi tentang ini, yang kesimpulannya, kata presiden, 'Kalau saya mau berpikir politik, untuk apa membangun Papua?' Politik dalam arti politik elektoral," ujar Mahfud MD menceritakan diskusinya dengan Jokowi.

• Sebut Jokowi Punya Niat Baik, Mamat Alkatiri di ILC: Orang Papua Sudah Membalas Kebaikannya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menuturkan, Jokowi berkilah jika dirinya berfokus untuk pemilu.

"'Kalau saya ingin menang pemilu, untuk apa?' Wong dia (Jokowi) pemilihnya 1 juta 800, enggak milih juga tetap menang," papar Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi kembali.

"'Tapi saya bukan soal pilihan' kata presiden. 'Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana.'," sambungnya.

Mahfud MD juga menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.

"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.

"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.

• Di ILC, Mahfud MD Tegaskan Tuntutan Referendum Papua Tak Ada Gunanya: Sudah Tidak Mungkin

Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.

"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka, ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.

"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.