Rusuh di Papua

Sebut Referendum di Papua Tak Perlu Dilakukan, Wiranto: Itu Sudah Tidak pada Tempatnya

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8/2019).

"Kita tahu bahwa Presiden Jokowi waktu pemilu yang lalu itu hasil pemilihan umum di sana (Papua) kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus 5 tahun ke depan," kata Wiranto.

Wiranto lantas menyebut warga Ppaua tak perlu melakukan demonstrasi dengan menyampaikan berbagai tuntutan. 

"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam," lanjutnya.

Wiranto menilai, permintaan referendum itu tak perlu dilakukan karena menurutnya NKRI adalah harga mati. 

Di Depan Menkopolhukam Wiranto, Tokoh Senior Papua Tegaskan Bintang Kejora Bukan Bendera Negara

"Tuntutan referendum, saya kira sudah tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final," ungkapnya.

Dirinya menyampaikan, referendum hanya dilakukan untuk negara yang terjajah. 

Bukan dilakukan oleh negara yang sudah merdeka, apalagi Papua masih menjadi bagian dari Indonesia. 

"Lazimnya, referendum itu disampaikan oleh satu negara terjajah yang pada saat diminta pilihan itu merdeka atau bergabung dengan negara penjajah. Itu referendum," ujarnya.

Permintaan Referendum

Diberitakan sebelumnya, unjuk rasa yang berakhir dengan tuntutan referendum terjadi di Kantor Bupati Deiyai, Papua pada Rabu (28/8/2019) kemarin,

Unjuk rasa yang diikuti oleh 150 orang meminta agar bupati mau tanda tangan referendum.

Namun, tak lama berselang massa datang dengan membawa senjata tajam.

Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, massa itu merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Satu orang gugur dalam kerusuhan tersebut, yakni Serda Rikson.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)

WOW TODAY: