TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto memberikan tanggapannya perihal permintaan referendum saat unjuk rasa di Deiyai, Jayapura pada Kamis (29/8/2019) lalu. 

Wiranto menyebut bahwa permintaan referendum oleh aksi massa di Deiyai tersebut tidak pada tempatnya.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (30/8/2019), Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah menyesalkan kerusuhan di Papua yang telah menyebabkan adanya korban jiwa.

"Ini tentunya kita sesalkan dan harus kita hindari kenapa demonstrasi seperti itu sehingga membawa korban," kata Wiranto.

Wiranto menyatakan bahwa seharusnya demonstrasi dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Sebenarnya demonstrasi itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan main dari demonstrasi, saya kira kita tidak perlu khawatir," ucap Wiranto.

• Wiranto Sebut Pemerintah Sudah Tahu Pihak yang Menunggangi Kerusuhan di Papua: Hentikan Itu

Wiranto lantas menyinggung permintaan referendum yang disampaikan oleh massa aksi kerusuhan di Deiyai. 

"Tuntutan refendum saya kira sudah tidak pada tempatnya."

"Tuntutan referendum itu kita tahu bahwa dalam musibah di Malang ya, di Surabaya banyak hal yang menjadi tuntutan masyarakat Papua, yang katanya pelecehan, yang katanya suatu upaya paksa dari aparat pengamanan, kita sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum," tutur Wiranto.

Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan tindakan pada aparat maupun masyarakat yang melakukan tindakan di luar batas hukum.

"Apakah aparat keamanan, polisi, TNI yang nyata-nyata memang melaksanakan suatu kegaitan di luar batas kan diberi tindakan."

"Dan masyarakat-masyarakat yang waktu itu sudah jelas melakukan tindakan melanggar hukum pelecehan, pengejekan, penghinaan sudah akan dihukum, diusut secara tuntas," tutur Wiranto.

Lihat video berikut ini:

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (30/8/2019), mengenai permintaan referendum itu Wiranto juga menyinggung soal kemenangan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Papua pada Pemilu 2019.

Wiranto mengungkapkan bahwa perolehan suara sebanyak 90 persen di Papua menunjukkan mereka setuju Jokowi menjadi pemimpin negara 5 tahun ke depan. 

"Kita tahu bahwa Presiden Jokowi waktu pemilu yang lalu itu hasil pemilihan umum di sana (Papua) kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus 5 tahun ke depan," kata Wiranto.

Wiranto lantas menyebut warga Ppaua tak perlu melakukan demonstrasi dengan menyampaikan berbagai tuntutan. 

"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam," lanjutnya.

Wiranto menilai, permintaan referendum itu tak perlu dilakukan karena menurutnya NKRI adalah harga mati. 

• Di Depan Menkopolhukam Wiranto, Tokoh Senior Papua Tegaskan Bintang Kejora Bukan Bendera Negara

"Tuntutan referendum, saya kira sudah tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final," ungkapnya.

Dirinya menyampaikan, referendum hanya dilakukan untuk negara yang terjajah. 

Bukan dilakukan oleh negara yang sudah merdeka, apalagi Papua masih menjadi bagian dari Indonesia. 

"Lazimnya, referendum itu disampaikan oleh satu negara terjajah yang pada saat diminta pilihan itu merdeka atau bergabung dengan negara penjajah. Itu referendum," ujarnya.

Permintaan Referendum

Diberitakan sebelumnya, unjuk rasa yang berakhir dengan tuntutan referendum terjadi di Kantor Bupati Deiyai, Papua pada Rabu (28/8/2019) kemarin,

Unjuk rasa yang diikuti oleh 150 orang meminta agar bupati mau tanda tangan referendum.

Namun, tak lama berselang massa datang dengan membawa senjata tajam.

Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, massa itu merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Satu orang gugur dalam kerusuhan tersebut, yakni Serda Rikson.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)

WOW TODAY: