Ibu Kota Baru

Soal Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Sebut Feodalisme: Jokowi Tak Bisa Diseret dalam Standar Berpikir

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota dalam program Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019).

Lantaran baginya Jokowi ingin selalu bergerak cepat, maka Fahri Hamzah memandangnya pemerintahan Jokowi malah seperti ada unsur feodalisme.

Di ILC, Gubernur Kaltim Yakinkan Karni Ilyas Ibu Kota Pindah dan Sebut Berkah: Jangan Takut Miskin

Bagi Fahri Hamzah, unsur feodalisme yang mementingkan kepentingan para petinggi ini berdampak pada Jokowi yang tak bisa diseret dalam suatu standar berpikir sebagai kepala negara, terutama dalam hal mengambil keputusan.

"Jadi, sekali lagi dari awal, saya mungkin menganggap ini ada feodalisme di bangsa kita itu."

"Sehingga pemimpin itu tidak bisa diseret di dalam satu standar di dalam berpikir sebagai kepala negara, dan di dalam menerobos pintu-pintu keputusan di dalam negara itu," terangnya.

Menurut Fahri Hamzah, segala ide dan keputusan yang terburu-buru, yang kemudian digembar-gemborkan, biasanya akan tak terlaksana atau seperti omong kosong.

"Tiba-tiba muncul ide, dan kita semua sibuk menjadi pembahas dari ide-ide itu, tapi kemudian sebenarnya ide itu sebenarnya enggak ada, omong kosong," ucap Fahri Hamzah.

Berikut video lengkapnya (dari menit awal):

• Fix di Kalimantan, Jokowi Sebut 3 Wilayah Ini Cocok sebagai Calon Ibu Kota Baru, Mana Saja?

Calon Lokasi dan Waktu Pemindahan Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau beberapa lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota Indonesia pada 7-9 Mei 2019 lalu.

Lokasi tersebut antara lain adalah Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kawasan Segitiga berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang Brojonegoro menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai. 

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: