"Di zaman modern, pusat pemerintahan bukan di istana, tapi di otak, di kepala. Kalau pusat pemerintahan kosong enggak ada gunanya itu."

"Jadi ini soalnya, orang merasa ada yang aneh dalam diskusinya," pungkasnya.

lihat video dari menit ke 2.30:

Rocky Gerung juga melihat dampak yang terjadi jika memang ibu kota dipindahkan yakni mengancam lingkungan.

Hal ini karena menurut Rocky Gerung, akan banyak pesawat yang mendarat di Kalimantan.

"Sekarang saya bayangkan saja oke, setelah presiden meminta izin, proses politik, pindah ibu kota itu," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Kalimantan sebagai Green City.

"Oke, sekarang kita uji lagi itu, sekarang kalau pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat itu," paparnya.

"Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota, dari 100 kali sehari jadi 1.000 kali sehari, bayangkan berapa tahun ke depan itu," ungkap Rocky Gerung.

Ia pun menyoroti tentang environmental ethics atau prinsip moral lingkungan.

"Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan, mengganggu burung-burung, ular, kecoak, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics itu," sebutnya.

• Bahas soal Pemindahan Ibu Kota, Indro Warkop Singgung Soekarno hingga Washington DC

"Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan, karena mesti KKN, yes itu loghic dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi."

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Maruarar Sirait lantas memaksa Rocky Gerung menjelaskan maksud dari KKN tersebut.

"Saya terangkan begini, tadi saya uji idenya. Kalau tingkat korupsi kita masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jek ke ibu kota baru untuk KKN, apa yang salah dalam logika itu?" jelas Rocky Gerung.

Disebutkannya, saat Kalimantan yang disebutkan sebagai kawasan paru-paru dunia maka akan terancam oleh pembangunan.

• Rocky Gerung Kritik Keras Ibu Kota Pindah: Zaman Modern, Pemerintahan Bukan di Istana, tapi di Otak