Dirinya meluruskan perihal utang negara Indonesia yang digunakan untuk membangun jalan.

"Jadi saya mau ngomong blak-blakan, jadi Pak Fahri kalau soal utang kita belajar sama-sama, dibanding Amerika dan sebagainya, rasio utang kita masih sangat rendah, masalahnya utang kita untuk apa, kelihatan, untuk bangun jalan dan sebagainya. "

"Masa gitu aja enggak ngerti sih? Keterlaluan gitu kita," ujar Maruarar Sirait.

Ia lantas menegaskan bahwa mengenai izin memindahkan ibu kota, Jokowi telah meminta di depan para MPR, DPR, hingga DPD.

"Dia (Jokowi) ngomong di forum MPR DPR DPD bagaimana meminta izin. Dia orang yang paling kuat di Indonesia tapi punya tata krama."

• Bahas soal Pemindahan Ibu Kota, Indro Warkop Singgung Soekarno hingga Washington DC

"Menghormati, izin, 'saya mau pindahkan ibu kota' ada sopan santun, biarkan jadi wacana," sebutnya.

"Tadi saya ngopi di Senayan, ada yang pro kontra. Jokowi juga dengar ada yang bilang 'gimana urus ini itu," ujar Maruarar.

Sambil membantah bahwa Jokowi feodal, Maruar mencontohkan aksi menembus paspampres Jokowi.

"Dia perlu waktu sosialisasi. Dia mengerti bagaimana blusukan. Kalau dia feodal, dia terima panggil dirjen, menteri, dengar lapor-lapor aja, dia enggak perlu blususkan."

"Jadi saya tidak setuju Jokowi adalah feodal, dia menembus feodalisme yang ada. Coba cek mana ada presiden yang bisa menembus paspamres, dengan begitu mudah ketemu dengan rakyat, bicara dengan rakyat. Tidak ada sepanjang presiden di Indonesia," paparnya.

Ditegaskan sekali lagi Jokowi bukan feodal, Maruarar Siraitu juga memanggil nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Jadi, saya berani mengatakan Jokowi tidak feodal, saya tidak akan nyaman sebagai kawannya, sebagai sahabat, anggota DPR, kalau Jokowi feodal."

"Saya mau kasih tahu kau Fahri, kau dan Fadli punya bakat jadi kawannya, karena kau tidak feodal, dan dia juga tidak feodal," ungkapnya.

Lihat video dari menit ke 7.17:

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: