Dikatakannya, satu di antara pembahasan rekonsiliasi bisa memuat soal pemulangan Habib Rizieq yang dianggap menjadi sentral tokoh yang dinilai memiliki pengaruh besar untuk sebagian umat.
"Nah salah satunya adalah dialog bahwasannya kita punya tokoh ulama besar, punya pengaruh yang luar biasa di Indonesia, dihormati dan diikuti banyak umat, itu Habib Rizieq," papar Dahnil.
"Kita berharap ada dialog juga kemudian dengan kepulangan Beliau," imabuhnya.
Lebih lanjut, ia lantas menjelaskan alasan mengapa Habib Rizieq harus dipulangkan melalui bantuan pemerintah khusunya oleh presiden.
"Hambatannya ada, saya sering menyebutnya dengan faktor X, kenapa? Karena di Indonesia ada catatan misalnya terkait dengan pemerintahan di Saudi Arabia yang tidak membolehkan Habib Rizieq bisa kembali atau keluar dari Saudi Arabia," ungkap Dahnil.
"Yang bisa mengatasi itu tentu adalah presiden," tandasnya.
• Dahnil Anzar Ditantang Politisi PDIP Sebut Nama yang Halangi Habib Rizieq Pulang, Begini Reaksinya
Simak videonya dari menit 4.00
Ali Ngabalin sebut Pemerintah Tak Halangi
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait wacana rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Habib Rizieq.
Melalui acara 'Primetime News' di Metro TV, Ali Ngabalin menyatakan bahwa rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo memang perlu dilakukan, Sabtu (6/7/2019).
Namun demikian, ia menegaskan jika rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakkan hukum.
Sebab menurutnya, hal itu bisa mempengaruhi kewibawaan pemerintah.
• Nilai Ada Peluang, Jokowi Dorong Jajarannya Terus Genjot Ekspor
"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).
"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."
"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakkan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.