"Bukan begitu, itu kasus di polisi memang ada yang dilanggar. Kalau Anda tidak melanggar hukum jangan takut, papar Eddy.

Jansen Sitindaon lalu memberikan contoh kasus makar.

"Saya kasih bukti, itu ada dua kasus makar dimunculkan. Ada makar jilid pertama Sri Bintang Pamungkas (aktivis), Rachmawati Soekarnoputri dan lain macam. Ditahan dikeluarkan, sampai saat ini tidak ada proses," ujar Jansen Sitindaon.

"Jilid yang kedua juga tidak ada proses. Hukum itu harus ada proses, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Begitu maksud saya," tambahnya.

"Siapa yang Anda salahkan?" tanya Ketua DPP PKB, Lukman Edy.

"Siapa yang berkuasa? memang kami yang berkuasa?" jawab Jansen Sitindaon.

"Oleh karena itu, tumbuhnya suasana nalar kritis, tidak hanya dari partai, oposisi, cyber society, dan LSM, lain segala macam," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 3.18

Demokrat soal Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi mengenai inginnya Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Ini kan soal hak prerogatif presiden, jadi sepanjang Pak Jokowi lima tahun ke depan butuh Demokrat, dan nyaman dengan Demokrat, itu kuncinya, butuh dan nyaman, dan juga nyaman dengan Pak Jokowi," ujar Jansen Sitindaon.

"Karena itu kan seperti sepanjang terpenuhi, itu kita siap membantu Pak Jokowi, kalau pemerintahannya Pak Jokowi bagus lima tahun ke depan, artinya yang mendapatkan manfaat kan rakyat Indonesia secara keseluruhan," tambahnya.

Najwa Shihab lantas mempertanyakan apakah Demokrat tidak malu.

"Jika begitu Demokrat tidak malu dan mau walaupun dulu Jansen Sitindaon paling kencang mengkritik Pak Jokowi?" tanya Najwa Shihab.

Diseloroh pertanyaan itu Jansen Sitindaon sesaat diam dan tertawa.