TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mohamad Guntur Romli menilai pernyataan 'people power' Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais adalah pernyataan yang tak bisa dihormati.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber di CNN Indonesia, Selasa (14/5/2019), dikutip dari saluran Youtube CNN Indonesia.

Ini berawal dari BPN, Miftah Sabri diminta menjawab keyakinan BPN terhadap hasil klaim kemenangan kubunya, mendekati 22 Mei, tanggal KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suaranya.

• Beda Pandangan soal People Power di Kubu 02, Jubir BPN Ferdinand Hutahaean: Ini Jadi Lucu

Miftah menyebutkan, dalam prosesnya, pihaknya menemukan berbagai kesalahan dan kecurangan yang menurutnya susah untuk disebut sebagai faktor human error.

Menanggapi itu, Guntur menyarankan untuk melaporkan saja sangkaan kecurangan itu pada pihak terkait.

"Daripada kita hanya melakukan propaganda dan tuduhan-tuduhan di media sosial, sebaiknya pakailah prosedur-prosedur yang ada," kata Guntur.

Guntur lantas menyinggung istilah 'people power' yang digaungkan Dewan Pengarah BPN, Amien Rais.

"Jangan seperti kata Pak Amien Rais dari di situ awal soal 'people power'. Bahwa dia tidak mau ke KPU, nggak mau ke Bawaslu, tidak mau ke MK, kemudian turun ke jalan," ujar Guntur.

"Menurut saya itu penghianatan. Karena peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada, itu kan disepakati oleh kedua belah pihak."

"Semua diputuskan oleh DPR, KPU dipilih oleh DPR, Bawaslu juga sama, MK juga sama, di situ ada partai pemerintah, ada partai oposisi, aturan main sudah disepakati, tiba-tiba tidak mau diikuti. Itu kan yang disebut dengan penghianatan," sambung dia.

Guntur mengaku, dirinya tidak melarang istilah 'people power'.

Hanya saja, terang Guntur, 'people power' yang digaungkan oleh Amien Rais bukanlah 'people power'.

"Saya tidak alergi dengan istilah people power. Itu adalah hal yang lumrah dalam hal politik. Cuma maksudnya itu apa di situ," ungkap Guntur.

"Menurut saya, demokrasi itu adalah people power. Di mana disitu kedaulatan ada di tangan rakyat."

"Tetapi kalau yang dimaksud adalah kita tidak mau mematuhi prosedur yang ada, undang-undang yang ada, melawan pemerintah, melawan KPU, melawan MK, itu bukan people power, itu people baper. Kalah pemilu, kemudian mau menggerakkan massa," sambung dia.