Setelah pengajuan, Effendi menegaskan sempat memberikan penolakan atas apa yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah.

"Nah saya ingin mengatakan begini, bahwa saya pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ya itu fakta," ujar Effendi.

"Tapi sebetulnya Oktober di seluruh media kita bisa dengar bahwa ketika keluar hasil UU Pemilu oleh DPR dan pemerintah kami sudah bilang ke MK jangan dilaksanakan pemilu yang seperti ini, karena nanti hasilnya akan kacau."

Bahkan, untuk mempertanggungjawabkan soal pemilu serentak, Effendi Ghazali meminta agar dirinya turut dipanggil MK.

"Di Oktober 2017 ada di semua media silahkan di googling, di situ kita bilang nanti kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggungjawab? Itu ada, harusnya MK memanggil kami kok Anda mengajukan pemilu serentak kok sekarang tiba-tiba Anda minta ditarik lagi?," ujar Effendi.

Effendi berharap, seharusnya dari pemilu serentak dan presidential threshold bisa mendapatkan 5 pasangan untuk pemiihan presiden.

Karena presidential threshold untuk mengantisipasi hanya ada 2 calon yang melaju.

• Resmi Dilaporkan ke Bareskrim dengan Dugaan Makar, Lieus Sungkharisma: Dipikir Kita Takut

Namun nyatanya mulai dari pemilu 2014 dan 2019, hanya ada dua calon dengan kandidat yang sama.

"Karena sedikit saja aspek filosofisnya, pemilu serentak itu presidential threshold-nya harus 0," ujar Effendi.

"Begini kami itu memikirkannya sejak 6 tahun yang lalu 2013, kalau pemilu serentak itu dilakukan pura-pura dengan adanya presidential threshold ini kan 20 persen, kalau dibagi 100 persen bagi 20 persen seakan-akan bisa 5 pasang, padahal kita sudah tahu nanti itu akan dibuat hanya dua pasang saja, dan terbuktikan di tahun 2014 dua pasang, 2019 dua pasang lagi."

"Kalau ini dua pasang terus, maka dalam ilmu komunikasi politik kami sudah tahu ini seakan-akan membiarkan bangsa terbelah dan diumpankan ke mulut menganga dari perusak peradaban yang namnya media sosial."

Effendi lalu menanyakan soal DPR yang seharusnya bisa menggodok pemilu serentak berkaca dari beberapa negara lain.

"Teman-teman DPR itu keliling dunia study banding pakai dana rakyat lo itu, kok mereka enggak bisa kembali dengan usulan, ada 5 tahun 2 bulan lo itu efforting misalnya atau begini masak itu KPPS harus menyalin sampai 81 kali hasil C1 itu, itu di mana ketemunya."

"KPU melakukan simulasi di 300 TPS, ini rahasianya yang harus diungkap Fakta, di tempat 300 TPS simulasi tidak ditemukan seakan-akan, tidak ditemukan penyakit akut yang bisa menyebabkan orang meninggal," tambahnya.

Lihat videonya menit ke 2.36:

(TribunWow.com/Atri/Tiffany)

WOW TODAY: