TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan berkomentar soal rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Kivlan Zein dan Eggi Sudjana di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU), hari ini.

Bara berpendapat seharusnya para elite politik tidak boleh menekan KPU seperti itu.

"Saya tidak setuju dengan aksi untuk menekan KPU. Justru kita harus mendukung KPU, memberikan proteksi kepada mereka. Semua tokoh masyarakat, elite terutama, jangan lah menekan KPU," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Tuntutan dalam demo itu nantinya adalah meminta KPU membongkar kecurangan.

• Ditanya soal Konsekuensi Keputusan Pemilu 2019, Mardani Ali: DPR Tak Ingin Buru-buru Evaluasi Total

Bara menilai hal itu sama saja dengan mendeligitimasi KPU.

Seolah-olah KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Padahal, masyarakat memiliki mekanisme untuk menyikapi kecurangan pemilu yaitu, melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bara pribadi berpendapat, KPU sudah bekerja keras dalam Pemilu 2019 ini.

KPU juga telah bersikap transparan dengan menyediakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Bara juga percaya netralitas KPU, mengingat orang yang ada di dalamnya dipilih oleh anggota DPR juga.

• Soal Rencana Kivlan Zen dan Eggi Sudjana Demo di KPU, Begini Tanggapan BPN Prabowo-Sandiaga

"Walaupun tidak sempurna karena ini kan demokrasi kita masih berkembang, negara kita sangat luas. Kalau ada kekurangan atau kesalahan di sana sini, itu sangat normal," ujar dia.

Sebelumnya, Kivlan Zen dan Eggi Sudjana menginisiasi aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Eggi mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk menuntut KPU dan Bawaslu transparan.

"(Tuntutannya) dibongkar kecurangannya, itu yang kami perjuangkan. Kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis," ujar Eggi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

• 3 Daerah di Kalimantan yang Dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk Jadi Ibu Kota Baru, Mana Saja?

Selain itu, lanjut dia, KPU harus berani mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbukti melakukan kecurangan.