Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota ini tak akan membebani APBN.

Undang gubernur

Seminggu setelah ratas, atau tepatnya pada Senin (6/5/2019), empat gubenur diundang ke istana.

Gubernur yang diundang adalah yang daerahnya dianggap potensial sebagai ibu kota baru, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019).

Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

• Jadi Calon Lokasi Ibu Kota Baru dan Dikunjungi Jokowi, Inilah Seluk Beluk Bukit Soeharto

Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru.

Hanya Gubernur Kalimantan Timur yang tak hadir karena berhalangan dan diwakili oleh Bappeda setempat.

Pertemuan di Istana itu dipimpin oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Keempat daerah yang diundang sama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai ibu kota baru.

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kami dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa Kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, tapi juga sumber daya manusianya.

Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru.

"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya. Manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika ibu kota benar-benar ada di wilayahnya.