"Ini mohon maaf, ini pemilu paling jelek dalam sejarah republik Indonesia, dibandingkan tahun 1955 dan tahun 1999," ungkap Rizal Ramli.

• Bahas Pemilu, Fadli Zon Singgung Cara KPU Sikapi DPT Bermasalah: Iya, Iya, tapi Tak Dilaksanakan

Untuk itu Rizal Ramli berharap proses pemilu hingga penghitungan suara dilakukan dengan transparan dan terbuka.

Menurutnya, keterbukaan dan transparansi akan membuat proses rekonsiliasi lebih mudha dilakukan.

"Tugas kita supaya transparan terbuka, apa sih yang disembunyikan."

"Dan kalau itu terjadi saya yakin bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi," tandasnya.

• Jumlah Anggota KPPS yang Meninggal Dunia Bertambah Jadi 336 Orang, Ribuan Lainnya Sakit

Masih di kesempatan yang sama, Rizal Ramli sempat beradu argumen dengan Mahfud MD saat membahas kecurangan pemilu.

Hal itu bermula saat pembawa acara meminta Mahfud MD dan Rizal Ramli membahas soal kecurangan pemilu 2019, seperti yang kerap mereka diskusikan di jagad Twitter.

Rizal Ramli membahas soal sistem IT KPU, di mana salah input data dalam situng pemilu kerap kali terjadi.

"Saya bukan ahli IT, tapi banyak bergaul sama staf saya ahli IT. IT itu kan ada 2. Bagian depan, bagian depan kalau kita salah entry, pasti otomatis ditolak," kata Rizal Ramli.

"Misalnya kalau kita menulis nama kita salah dengan nomor ID kita, pasti ditolak. Atau maksimum 1 TPS 300 sekian, lebih dari segitu pasti ditolak. Atau jumlahnya, pasti ditolak. Atau kayak kita bayar credit card lah. Kalau kurang pasti ditolak."

• Salah Input Situng KPU di Nias Selatan: Jokowi-Maruf Lebih 651, Prabowo-Sandi Hanya Dapat 5 Suara

Sementara yang kedua adalah bagian belakang.

Rizal Ramli menilai, permainan angka itu berada di bagian tersebut.

"Permainan itu ada di belakang. Di sinilah bisa diatur macam-macam. Saya melihat karena hari ini rakyat kita kan cerdas sekali. Mereka punya smartphone. Dia foto, dia lihat, ternyata beda," ungkap Rizal Ramli.

"Dan kesalahannya bukan sekali dua kali, karena kalau kesalahannya basic, dalam tabulasi misalnya, otomatis itu sistem nolak. Itu hanya bisa kalau dilakukan berbagai macam itu di belakang."

"Misal didahulukan dulu di Jawa Tengah sama Bali. Itu bisa diatur semua di back end. Oleh karena itu kami minta diauditlah yang bener supaya terbuka. Sementara sahabat saya Mas Mahfud baru berkunjung ke KPU sebentar saja, sudah bilang kesalahannya kecil," papar dia.