"Bayangkan kalau seandainya PKH (Program Keluarga Harapan) tidak ada, bayangkan kalau tidak ada pembagian sertifikat," ucap Linda lagi.

Faldo tampak kaget dan kembali mengernyitkan dahinya saat Linda memaparkan pernyataannya itu.

"Yang kedua adalah gagasan yang selama ini sudah di lakukan, dan karena di sini tampak kebijakannya, conton adalah dalam hal maritim, kita akan pastikan di maritim kita akan mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Karena Indonesia sangat luas dengan kelautannya," tandas Linda.

Siane lantas memberikan tanggapannya.

Ia menegaskan bahwa PKH bukan program presiden, tapi program negara.

"Kalau presidennya nggak mau, itu nggak akan bisa terjadi," potong Linda.

"PKH itu sudah ada dari dulu. Itu (tugas) Kemensos," tegas Siane kemudian.

"Banyak sekali program-program Pak SBY yang tidak dilanjutkan," potong Linda lagi.

Namun, Siane tak menganggapi.

Ia justru memaparkan soal gaji ke-13 dan THR yang akan diberikan Jokowi pada bulan Mei 2019.

Menurutnya, itu satu upaya untuk meyakinkan swing voters yang menentukan pilihannya pada calon yang menguntungkannya secara metirial.

"Tapi saya rasa masyarakat sudah pintar sekarang. Tidak terpengaruh oleh soal yang begitu-begitu," kata Siane.

"Saya mau menanggapi, kalau boleh," kata Rian Ernest tiba-tiba.

• BPN Prabowo-Sandi Sebut Elektabilitas Jokowi-Maruf di Jawa Tengah Berkurang

Rian pun memaparkan, dia ingin membalikkan argumentasi Siane sebelumnya.

"Kalau misalnya programnya sukses dan luar biasa dikenal masyarakat, dia bilang, 'oh bukan program presiden, (tapi) program negara'," ujar Rian.