Rupanya, tak hanya Sudjiwo Tedjo, tokoh NU Akhmad Sahal juga mengkritik langkah tersebut.

"TOLAK!!

Ini sama aja dgn mengembalikan Dwifungsi TNI yg membahayakan demokrasi.

Wahai sesama Jokower, mari kita rame2 meminta agar pak @jokowi membatalkan rencana ini, krn bertentangan dgn spirit reformasi," ujar Akhmad Sahal, Senin (11/2/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui banyaknya TNI yang menganggur.

"Tenaga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," kata Luhut di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Oleh karena itu ia menyampaikan ke Jokowi soal rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, akan ada banyak posisi yang bisa diisi oleh perwira TNI.

Lantaran tidak banyak pekerjaan yang tidak dikuasai sipil.

"Saya jelaskan (kepada Jokowi) tidak sampai setengah jam. Saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja lagi bagi perwira TNI," sambung Luhut.

Diketahui, kabar soal TNI itu mencuat setelah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi menyebut ada 60 posisi yang bisa diisi perwira menengah dan tinggi TNI di kementerian/lembaga negara.

Hal itu akan dipastikan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini sedang direvisi oleh TNI.

Sementara itu, diberitakan BBC,  Kamis (7/2/2019), ratusan TNI menganggur dan tidak memegang jabatan karena jumlah para personel yang berlebihan.

Karena itu, para perwira TNI hanya mengikuti apel harian dan tidak bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan.

Kondisi ini membuat pemerintah mewacakan lapangan kerja baru, termasuk di lembaga sipil.

• Andi Arief Setuju Usul Syamsuddin Haris agar Jokowi Tak Biarkan TNI dan Polri Aktif di Ranah Sipil