Satu usulan yang ditawarkan KPK adalah pembiayaan parpol sepenuhnya oleh negara.

Diharapkan, parpol tidak lagi kesulitan mendapatkan biaya, dan calon kepala daerah tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk uang mahar atau biaya kampanye.

Namun, menurut Agus, kebijakan itu perlu disesuaikan dengan aturan yang jelas.

Hal itu guna memastikan parpol tidak menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kajian KPK, parpol dibiayai negara dengan sistem audit yang utuh. Kalau dilanggar, bisa saja partai didiskualifikasi jadi tidak bisa ikut pemilu," kata Agus. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)