TRIBUNWOW.COM - Ahli filsafat sekaligus aktivis Rocky Gerung angkat bicara soal kritik yang kerap ia lontarkan kepada pemerintah.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program 'E Talk Show' tvOne yang diunggah di YouTube, Jumat (9/11/2018).

Awalnya, pemandu acara, Wahyu Muryadi menanyakan motif Rocky Gerung yang kerap mengkritik pemerintah.

• Jawaban Rocky Gerung saat Ditanya soal Prestasi Jokowi: Belum Nemu sampai Sekarang

Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengatakan jika pemerintah ditakdirkan untuk dikritik.

"Pemerintah itu ditakdirkan untuk dikritik, jadi ya memang karena kekuasan itu cenderung absolut, oleh karena itu kritik adalah permanen di dalam politik," kata Rocky Gerung.

"Jadi orang yang enggak kasih kritik, ya dia enggak mengerti hakikat kekuasaan. Kekuasaan harus terus dikritik kalau bisa 27 jam sehari," ujar Rocky Gerung menambahkan.

Lantas, Wahyu Muryadi menanyakan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika dikritik.

"Yang dikritik itu kalau dia nggak tahan dikritik kupingnya aja dia tutup, bukan dia menutup mulut orang yang mengkritik,"

"Jadi kalau anda tidak tahan dikritik silakan tutup kuping bukan tutup mulut si pengkritik," ucap dia.

• Mahfud MD Ungkap Kelebihan dan Kekurangan Capres-Cawapres, Sebut Jokowi Jujur dan Prabowo Tegas

Lebih lanjut, saat ditanya hobinya yang suka berdebat, Rocky Gerung mengatakan jika debat itu merupakan tukar tambah pikiran.

"Debat itu tuker tambah pikiran aja sebetulnya, kan hidup kita dihasilkan melalui perdebatan di dalam politik,"

"Politik dari awal tuker tambah pikiran, kalau kita nggak berdebat, maka kita asuransikan nasib politik kita kepada orang yang bakal mengatur seluruh hidup anda, dan anda tidak punya kesempatan untuk menagih dari dia kebaikan sekecil apapun. Debat harus berlangsung di wilayah publik," kata Rocky Gerung.

Namun saat ditanya apakah ketika suatu saat jadi pejabat publik dirinya siap diritik, Rocky memberi tanggapan.

"Saya nggak siap, saya minta kalian yang siap mengkritik," ujar Rocky.

Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan jika yang ia kritik hanyalah soal kebijakan publik.