Gerakan itu juga sempat dilarang untuk digelar oleh kepolisian.

Satu di antaranya, massa menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi.

Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi.

Sebelumnya, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat.

Terakhir, Neno juga ditolak sekelompok orang ketika hendak melakukan aksi di Pekanbaru, Riau.

Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, akhirnya Neno kembali ke Jakarta. 

• Hasto Kristiyanto Tanggapi 2 Mantan Menteri Jokowi yang Kini Jadi Timses Prabowo-Sandiaga Uno

Dituding Makar

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tagar #2019GantiPresiden di media sosial merupakan tindakan makar.

Menurut politikus dari Partai Golkar tersebut, gerakan ini merupakan tindakan yang mengacaukan kedamaian negara RI.

"Saya pulalah yang bilang kelompok itu adalah gerombolan pengacau negara, dan saya bilang itu makar," tegas Ali Ngabalin, dikutip dari tayangan dialog di Kabar Petang yang disiarkan tvOne, (27/8/2018).

Menurutnya, secara harafiah tagar tersebut bermakna pergantian presiden harus dilakukan pada 1 Januari 2019.

"Kalau hastag 2019GantiPresiden itu artinya pukul 00.00 1 Januari 2019 ganti presiden,"katanya.

Ngabalin menambahkan bahwa hal tersebut melanggar regulasi karena Pilpres baru akan diadakan pada 17 April 2019.

"Regulasi Indonesia menyebutkan bahwa tanggal 17 April 2019 itu adalah pemilihan Presiden, bukan perang. Ada proses pergantian Presiden dan proses itu adalah pemilihan," tegasnya.