Padahal, kalau mau, sederhana saja.
Kalau Sandiuno pribadi mengaku harus keluar 1 T rupiah, maka biaya sebenarnya yang dikeluarkan setiap kandidat berapa.

Kalau misalnya 5 T lalu sisanya siapa yang menanggung? Kalau tidak jelas berarti akar masalah ketemu.

Kalau dalam politik ternyata porsi pembiayaan gelap lebih banyak dari yang terang seperti pengakuan Sandiuno itu berarti kita sudah masuk dalam darurat pembiayaan politik.

Bikinlah terang maka korupsi akan hilang.
Itu abjad kerja kalau mau korupsi hilang.

Saya lanjutkan, kejujuran Sandiuno bahwa ia siap menanggung beban biaya 1 Trilyun adalah mutiara.

Paling tidak supaya kita mulai jujur terkait Biaya Politik 2019. Ia takkan kena delik apa-apa karena ia adalah calon. Pertanyaannya bagaimana dengan calon lain?

Kalau pasangan lain tidak ada yang mengaku membiayai, lalu siapa yang membiaya mereka? Ini uang tidak kecil.

• Profil Lengkap Tarrisa Maharani Dewi, Pembawa Baki Bendera Merah Putih

Bagaimana menjelasan masuknya uang trilyunan ke rekening kandidat sementara kebanyakan tidak dilaporkan? Padahal UU mengatur pembatasan?

Jadi terorinya, politik itu tidak jelas, makanya perlu regulasi supaya terang.

Tapi semakin banyak yang tidak jelas politik akan memproduksi kerusakan sistem.

Maka, langkah Sandiuno untuk mengumumkan adalah awal membersihkan politik dari yang tidak jelas.

Pertanyaanya, apakah otoritas seperti KPU yang sudah bikin norma hukum baru kepada mantan napi korupsi juga Bawaslu RI dan utamanya KPK RI yang sudah nangkap ribuan orang itu mengerti bahwa ini sumber persoalan?

Atau tidak masuk dalam akal mereka?

Ketiga, kenapa masalah ini penting karena pemilu ini bukan hanya Pilpres 2019 tapi juga Pileg 2019 dan keduanya memiliki masalah pembiayaan yang sama.

Apabila kita benar-benar ingin menghapus uang haram dari politik maka inilah waktunya. Biaya Politik 2019 harus ditata.