Pilpres 2019

SBY: Saya Bukan Bawahan Jokowi, Ngabalin Hati-hati kalau Berbicara

Penulis: Laila N
Editor: Astini Mega Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersiap menerima kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat dan PAN jelang Pilpres 2019.

SBY juga membantah jika hal itu karena urusan cawapres.

"Tidak pernah, termasuk yang disebut-sebut AHY, silahkan ditanyakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Demokrat," ungkapnya.

"Jadi kami selama melakukan 5 kali pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres, kami tidak pernah meminta, dan beliau juga tidak pernah menawari posisi itu," sambungnya.

SBY lantas menjelaskan perubahan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

"Saya harus mengatakan nampaknya ada hambatan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi. Sungguh pun saya benar-benar merasakan kesungguhan Pak Jokowi untuk mengajak kami, tetapi saya mengetahui tanpa harus saya sampaikan dari mana sumbernya, memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan beliau," ujar SBY.

Sel Setnov dan Nazaruddin di Lapas Sukamiskin Sempit dan Kumuh, Najwa Shihab Ungkap Hal Berbeda

Sementara itu, sebelumnya SBY menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan ini, Prabowo dan SBY menjalin sejumlah kesepakatan yang nantinya akan menentukan koalisi mereka.

Seperti:

1. Berupaya dan berkontribusi dalam Pemilu atau Pilpres yang jujur dan adil.

2. Terkait Permasalahan Bangsa

a. Eknomi dan kesejahteraan rakyat

-Seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dengan infrastruktur.

-Situasi monoter, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah, kondisi fiskal termasuk beban APBN Indonesia.

-Investasi yang belum berjalan penuh.

-Kebijakan pajak yang harus adil dan tidak membebani rakyat tapi juga mampu menggerakkan roda investasi.

Halaman
1234