Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen.

Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018, yakni inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen.

Serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.

Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Selain itu, juga dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.

"Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017," kata Suhariyanto.

Sementara itu, jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

"Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat," imbuh Suhariyanto.

Sementara itu, Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan jika penurunan angka kemiskinan adalah sejarah bagi bangsa Indonesia.

Sebab, di tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan Indonesia tak pernah di bawah 10 persen.

"Hari ini BPS mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82 persen. The first time in the historic of Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 10 persen," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (16/7/2018) malam, dikutip Kompas.com.

Sri Mulyani menambahkan, fenomena ini belum pernah terjadi sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Dulu Pak Harto 11 persen mendekati 10 persen. Lalu terjadi krisis naik jadi 24 persen. Kemudian sampai presiden Pak Yudhoyono di mana saya jadi menteri keuangan juga menurun pada level mendekati 11 persen juga," ucap dia.