TGB juga membantah apabila dukungannya untuk Jokowi karena terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain," kata TGB, Jumat (6/7/2018).

"Saya pikir kita semualah, kecuali orang yang tidak peduli dan ingin mencapai tujuan politik dengan segala cara, kita semua melihat, sentimen kami dan mereka terus-menerus makin dipertajam. Ketika saat polarisasi makin dipertajam, kita menyesal kemudian. Tapi saat itu kita sudah tidak punya kemampuan sebagai bangsa sebagai kolektif untuk mengembalikan keadaan," imbuhnya.

TGB mengatakan jika keputusan itu ia ambil setelah melihat adanya perpecahan umat.

"Keputusan ini saya ambil setelah empat tahun saya melihat, menilai dan juga pasca pemilukada serentak kemarin terutama. Saya melihat di beberapa daerah, pembelahan itu sudah begitu terasa. Jadi pembelahan antar umat ini luar biasa. Satu mengklaim dialah aspirasi umat dan yang lain bukan umat dan bahkan dengan narasi-narasi dan wacana yang merusak persaudaraan kita," ungkap TGB.

"Jadi pasca Pemilukada saya melihat wacana-wacana dan orasi yang dikembangkan, dan bahkan itu semakin mengkhawatirkan. Mengutip ayat-ayat perang seakan-akan 2019 itu kita akan perang kurusetra antara Pandawa dan Kurawa. Pilihan saya sebagai anak bangsa adalah diam atau bersuara, dan saya memilih untuk bersuara. Ini tidak ada kaitannya dengan jabatan apa-apa," tambahnya.

Selain itu, TGB juga mengatakan sikapnya ini tidak ada kaitannya dengan ormas Nahdatul Wathon (NW) yang dipimpinnya.

Mengenai Persaudraan Alumni 212 yang mencoret nama TGB dalam bursa pencalonan calon presiden, TGB menilai tak masalah dan itu hak mereka.

"Kita bisa tetap ngaji di sini, bisa tetap silaturrahim dengan anda semua, Insya Allah bisa tetap makan tiga kali sehari kalau puasa ya pada saat berbuka dan sahur, ya tak usah dipersulit hal-hal yang bertolak dari prinsip," ucap TGB dikutip dari KompasTV.

TGB mengatakan, dukungan Jokowi ke publik untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Ia menilai, tidak cukup bagi Jokowi menyelesaikan pembangunan dalam lima tahun.

Untuk itu diperlukan waktu lima tahun ke depan agar pembangunan terutama infrastruktur terselesaikan sebab Indonesia krisis estafet kepemimpinan. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)