TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meluruskan mengenai kabar yang ramai diperbincangkan terkait sanksi Demokrat untuk Tuan Guru Bajang (TGB).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter @LawanPolitikJKW yang diunggah pada Selasa (10/7/2018).

Ferdinand Hutahaean mengatakan jika kabar yang tidak benar terkait hal itu terus dibesar-besarkan demi sebuah citra.

Oleh karena itu ia menegaskan jika sanksi diberikan karena menudukung Jokowi adalah berita yang salah.

Menurut Ferdinand, apa yang dilakukan TGB memilih untuk mendukung Jokowi 2 periode bukan sebuah kesalahan.

Yang salah adalah TGB merupakan pejabat tinggi partai, tapi bersikap mendahului langkah resmi dari partai yang menaunginya.

• Ditanya oleh Najwa Mau Jadi Cawapres Jokowi?, Begini Jawaban Mahfud MD

Berikut klarifikasi lengkap yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean.

"1. Selamat pagi Twips, Sy hrs jelaskan berita yg terus dibesar2kan demi citra terkait #sanksiTGB

Ada yg menulis, Sanksi diberikan karena mendukung Jokowi, SALAH.

2. Apa yang dilakukann oleh TGB dengan mendukung Jokowi 2 Periode, bukanlah sebuah kesalahan.

Sikap itu banyak yg sama di internal Demokrat sebagaimana sikap yg menolak Jokowi 2 periode.

Demokrasi di internal Demokrat hidup dan berjalan baik.
#sanksiTGB

3. Jk dukungan TGB ke Jokowi tdk salah, lantas apa yg salah? Kenapa TGB akan diberikan sanksi?

Jawabannya adalah, krn TGB sebagai pejabat tinggi partai, telah mendahului sikap resmi parta dgn deklarasi terbuka dukungannya. Deklarasi = menyatakan sikap
#sanksiTGB

4. Dgn demikian, TGB akan diberikan sanksi bkn krn mendukung Jokowi, tapi karena off side, mendahului sikap resmi partai.

Terkait perbedaan dukungan di internal, sungguh itu biasa bg kami.
Banyak yg berbeda termasuk saya. Tapi kali sll tdk boleh mendahuli partai.
#sanksiTGB

5. Ketika berkunjung ke daerah dan bertemu kader, selalu lakukan polling menyerap aspirasi.

3 pertanyaan selalu kami sampaikan. Apakah akan dukung Praboeo, dukung Jokowi atau Poros baru.

Jawabannya selalu ada yg duk Jokowi, ada yg duk Prabowo dan ada duk poros baru
#sanksiTGB

6. Jadi perbedaan pendapat itu sah bagi kami. Tidak salah, tidak dosa.

Tapi ketika bersikap resmi keluar mendahului sikap resmi partai, maka itu off side dan harus di semprit.

Ada tata krama politik yg hrs dipatuhi sbg kader partai.
#sanksiTGB

7. Dengan penjelasan ini, kami harap semua mengerti dan tidak perlu ada yg menempatkan TGB seolah di dzolimi.

Tidak perlu ada kelompok yg membesar besarkan seolah TGB korban partai, tidak.

TGB menuai kritik publik adlh krn sikapnya bkn krn Demokrat.

#sanksiTGB

8. Sekali lagi kami pertegas, TGB akan mendapat sanksi bukan karena mendukung Jokowi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai.

Sebagai pejabat tinggi partai, mestinya TGB mengerti akan ini.

Demikian, terimakasih," tulis Ferdinand Hutahaean.
#sanksiTGB

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, TGB menjelaskan apabila pernyataan dukungan Jokowi 2 periode adalah murni dari pribadinya dan tidak terkait dengan partai.

TGB juga membantah apabila dukungannya untuk Jokowi karena terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain," kata TGB, Jumat (6/7/2018).

"Saya pikir kita semualah, kecuali orang yang tidak peduli dan ingin mencapai tujuan politik dengan segala cara, kita semua melihat, sentimen kami dan mereka terus-menerus makin dipertajam. Ketika saat polarisasi makin dipertajam, kita menyesal kemudian. Tapi saat itu kita sudah tidak punya kemampuan sebagai bangsa sebagai kolektif untuk mengembalikan keadaan," imbuhnya.

TGB mengatakan jika keputusan itu ia ambil setelah melihat adanya perpecahan umat.

"Keputusan ini saya ambil setelah empat tahun saya melihat, menilai dan juga pasca pemilukada serentak kemarin terutama. Saya melihat di beberapa daerah, pembelahan itu sudah begitu terasa. Jadi pembelahan antar umat ini luar biasa. Satu mengklaim dialah aspirasi umat dan yang lain bukan umat dan bahkan dengan narasi-narasi dan wacana yang merusak persaudaraan kita," ungkap TGB.

"Jadi pasca Pemilukada saya melihat wacana-wacana dan orasi yang dikembangkan, dan bahkan itu semakin mengkhawatirkan. Mengutip ayat-ayat perang seakan-akan 2019 itu kita akan perang kurusetra antara Pandawa dan Kurawa. Pilihan saya sebagai anak bangsa adalah diam atau bersuara, dan saya memilih untuk bersuara. Ini tidak ada kaitannya dengan jabatan apa-apa," tambahnya.

Selain itu, TGB juga mengatakan sikapnya ini tidak ada kaitannya dengan ormas Nahdatul Wathon (NW) yang dipimpinnya.

Mengenai Persaudraan Alumni 212 yang mencoret nama TGB dalam bursa pencalonan calon presiden, TGB menilai tak masalah dan itu hak mereka.

"Kita bisa tetap ngaji di sini, bisa tetap silaturrahim dengan anda semua, Insya Allah bisa tetap makan tiga kali sehari kalau puasa ya pada saat berbuka dan sahur, ya tak usah dipersulit hal-hal yang bertolak dari prinsip," ucap TGB dikutip dari KompasTV.

TGB mengatakan, dukungan Jokowi ke publik untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Ia menilai, tidak cukup bagi Jokowi menyelesaikan pembangunan dalam lima tahun.

Untuk itu diperlukan waktu lima tahun ke depan agar pembangunan terutama infrastruktur terselesaikan sebab Indonesia krisis estafet kepemimpinan. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)