TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi, menginggatkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Gerindra, Prabowpo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi yang ia unggah pada Minggu (8/7/2018).

Dalam cuitannya tersebut, Teddy Gusnaidi langsung menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto saat menanggapi permasalahan isu Tenaga Kerja Asing (TKA).

Teddy mengutip pernyataan Dede Yusuf yang tak menemukan puluhan ribu tenaga kerja Asing.

• Amien Rais: Akhir-akhir Ini Banyak Tokoh Berpindah Posisi yang Kita Anggap Sudah Benar

"Jelas ya pak @SBYudhoyono dan Pak @prabowo "Kami tidak menemukan serbuan TKA, yang ada justru puluhan ribu pekerja kita yang berasal dari sekitar Sulawesi," ungkap politikus Partai Demokrat ini," tulis Teddy Gusnaidi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagarkerjaan Hanif Dhakiri merepost postingan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf.

Dede Yusuf mengaku jika dirinya mengunjungi PT. IMIP di Morowali yang merupakan sebuah kompleks industri Smelter Nickel Dan Besi terbesar di Indonesia.

Rombongan DPR RI Komisi IX itu mengecek langsung di berbagai tempat, mulai dari kantin pekerja, mes pekerja Tiongkok, pabrik, bahkan ruang operator.

• Tanggapan Rustam Ibrahim saat Dirinya Disebut Seperti Harmoko Era Soeharto oleh Rachland Nashidik

Menurut data yang ditemukan Dede Yusuf, perusahaan tersebut mempekerjakan TKA sebanyak 2500 orang dan pekerja lokal sebanyak 28.000 orang.

Dengan demikian, menurut Dede, TKA di perusahaan tersebut tidak mencapai 10 persen.

Dede juga mengeaskan jika ia tidak menemukan puluhan ribu TKA yang sempat diisukan selama ini.

"MOROWALI. #Repost @ddyusuf66 with @get_repost

Rombongan kunker Komisi 9 dan Satgas Pengawasan TKA datang ke PT. IMIP di Morowali. Sebuah kompleks industri Smelter Nickel Dan Besi terbesar di Indonesia.
Untuk membuktikan apakah benar TKA dari China menyerbu atau menguasai pabrik. Kami datangi semua, mulai dari kantin pekerja, Mess Pekerja China, Pabrik, bahkan ruang operator.

Jumlah Karyawan asing ada 2500 TKA nya. Sementara pekerja Lokal nya mencapai 28.000 orang!!!

Artinya TKA tidak sampai 10% dan memiliki izin kerja yg sah. Ini dibuktikan oleh laporan pejabat Imigrasi Kemenkumham disana.

Mungkin dulu pada saat pembangunan smelter diawal 2014-2016 banyak TKA yg keluar masuk dng kontrak per 2-3 bulan. (Karena memang pada saat itu kita belum berpengalaman membangun smelter). Setelah Smelter berdiri, hanya 10% TKA yg tinggal. Untuk meneruskan Transfer Technologi kpd pekerja lokal.

Mau tau berapa gaji pekerja lokal kita disana? Lulusan SMA yg baru masuk 6 bulan rata² mendapat sekitar Rp4 juta.
Yg sudah 2 tahun mencapai Rp8 juta hingga 10 juta./bulan.
Saat ini masih dibutuhkan 10.000 tambahan karyawan lagi, semuanya tenaga lokal dan lowongan terbuka bagi umum..
Mungkin ada yg berminat?

Disana saya juga mendapat penjelasan dari Bupati dan Ketua DPRD ttg pendapatan daerah dan multiplier effect ke daerah yg terasa besar. Bahkan Morowali sempat mendapat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 35%... 5 besar tertinggi di Indonesia.

Jika hub Pemda dan industri bisa berjalan baik, sangat mungkin Morowali kedepan akan menjadi kota industri Metropolitan, dng pendapatan daerah ratusan Milyar setahun.

So once again, Kami tidak menemukan serbuan TKA, yg ada justru puluhan ribu pekerja kita yg berasal dari sekitar Sulawesi. Bahkan kami juga sudah minta agar Satgas Pengawasan TKA membuka posko disana. Agar pengawasan terpantau," tulis Dede.

Meski begitu, postingan Dede Yusuf tersebut sudah tidak ditemukan dalam akun Instagramnya.

• Sindiran Refly Harun Terkait BPUPKI yang Pernah Mengusulkan Presiden Dibantu oleh 3 Orang Wakil

Tanggapan Prabowo soal Isu TKA

Saat isu tersebut beredar, Prabowo lantas menanggapi dengan membela rakyat.

Prabowo tampak menggebu-gebu mengkritisi kebijakan pemerintah soal TKA.

"Saya berbeda pendapat dengan paham semacam itu, rakyat benar atau salah, itu tetap rakyat kita (right or wrong my people).

Handal tidak handal, rakyat kita.

Lemah atau kuat, rakyat kita.

Kalau rakyat kita lemah, harus dibikin kuat.

Kalau rakyat kita kurang pintar harus dibikin pintar.

Kalau rakyat kita kurang mampu, harus dibantu menjadi mampu," kata Prabowo.

• Antonio Conte Dikabarkan Ngamuk karena Chelsea Mulai Latihan Pre-Season Tanpa Persetujuannya

Tanggapan SBY soal Isu TKA

SBY mengaku kerap mendapatkan pertanyaan mengenai serbuan TKA ke Indonesia.

Namun, dirinya tidak mempunyai data pasti tentang jumlah TKA di Indonesia seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

"Saya juga mendengar kecemasan yang sama bahwa tenaga kerja asing itu datang dalam jumlah yang banyak. Saya tidak punya angka, berapa banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ini. Dengarnya di sana ada, di sini ada, banyak sekali informasinya, banyak sekali isunya," ujar SBY di Pendopo Agro Wisata PT Sido Muncul, Rabu (11/4/2018) sore yang dilansir dari Kompas.com.

SBY justru meminta kepada pemerintah agar jujur menjelaskan persoalan tenaga kerja asing ini.

Jika memang informasi tersebut tidak benar, agar disampaikan secara jelas.

"Daripada saya salah, lebih baik pemerintah menjelaskan secara gamblang, terbuka tentang benar atau tidak benar, tenaga-tenaga kerja asing datang ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Kalau tidak benar, berapa yang datang, dari negara mana? Golongan apa? Pekerjaannya di mana? itu yang pertama," tandasnya.

• Perjuangan Maia Estianty Nonton Konser Celine Dion, dari Rela Naik Ojek hingga Pulang Nebeng Orang

SBY menanggapi bahwa pekerjaan yang bisa dikerjakan buruh lokal, maka sebaiknya merekruit warga seniri.

"Tetapi, kalau tenaga kerja kita berlebih, skill-nya sama, kecakapannya sama, lebih baik kita berikan kesempatan tenaga kerja kita sendiri. Dengan demikian, tidak menimbulkan masalah sosial, itu lebih adil, harapan saya seperti itu," ucapnya.

Temuan Ombudsman Banyak TKA jadi Buruh Kasar

Ombudsman menemukan banyak TKA yang bekerja sebagai buruh kasar.

"Buruh kasar sebetulnya ada di mana-mana," kata Komisioner Ombudsman, Laode Ida, dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018) yang dilansir TribunWow.com dari Kompas.com.

Laode mengatakan, sudah menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan topi berwarna kuning adalah untuk kuli atau buruh kasar.

Penggunaan topi merah digunakan supervisor, sementara manajer menggunakan topi hijau.

Kenyataannya, tim Ombudsman banyak menemukan TKA yang menggunakan topi kuning, alias buruh kasar.

"Umumnya di lapangan harusnya kan untuk TKA paling banyak topi hijau dan merah, tapi 90 persen lebih topi kuning," kata dia.

• Jokowi Sudah Putuskan Siapa Cawapresnya yang akan Dampingi Ia Maju pada Pilpres 2019

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan ada TKA yang dipekerjakan sebagai sopir.

Hal tersebut ditemukan di Morowali.

"Di Morowali sekitar 200 sopir angkutan barang adalah TKA. Itu yang terjadi. Masa orang kita jadi sopir saja enggak bisa," kata dia.

Laode mengatakan, banyak ditemukan pekerja kasar hingga supir di lapangan ini tidak sesuai dengan data dari pemerintah.

Sebab, pemerintah selama ini mengklaim TKA yang bekerja di Indonesia bukan lah pekerja kasar.

• Berlatih Tinju dan Sepak Bola, Jokowi Harus Sigap Menyuapi Pisang dan Membenarkan Celana Jan Ethes

Laode sudah menyampaikan hasil temuan ombudsman ini kepada lembaga terkait, yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Bahkan, Laode menyebut dari hasil temuannya, sebanyak 10 provinsi dengan penyebaran TKA terbanyak.

"Di Sulawesi ada dua yaitu Sulteng dan Sultra karena itu fokus pembangunan smelter. Lalu ada di Papua Barat, Kaltim, Sumut, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, Jatim," ujar Laode. (TribunWow.com/Woro Seto)