Sindiran Refly Harun Terkait BPUPKI yang Pernah Mengusulkan Presiden Dibantu oleh 3 Orang Wakil

Pakar hukum tata negara, Refly Harun memberikan sindiran terkait BPUPKI yang pernah mengusulkan jika presiden akan dibantu oleh 3 orang wakil presiden

Sindiran Refly Harun Terkait BPUPKI yang Pernah Mengusulkan Presiden Dibantu oleh 3 Orang Wakil
Tribunnews
Refly Harun 

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, memberikan sindiran terkait Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pernah mengusulkan jika presiden akan dibantu oleh tiga orang wakil presiden.

Menurut Refly, bapak maupun ibu bangsa yang tidak menyetujui hak tersebut ternyata memiliki pandangan jauh ke depan.

Karena jika diusulkan memiliki tiga wakil, maka salah satu dari ketiganya akan mengincar posisi wakil presiden.

Usai Bertemu Para Gubernur se-ASEAN, Anies Baswedan Pilih Sarapan di Warteg dengan Menu Ini

"BPUPKI dulu pernah mengusulkan presiden dibantu oleh tiga orang wakil presiden. Bapak /ibu bangsa itu ternyata sudah punya pandangan jauh ke depan, suatu saat orang akan mengejar posisi wapres," tulis Refly Harun melalui akun Twitter-nya, @reflyharun, Minggu (8/7/2018).

Selain itu, Refly juga menuliskan bahwa tidak ada orang baik dalam dunia politik.

Karena yang ada hanyalah orang dengan kepentingan, baik itu kepentingan buruk maupun kepentingan jahat.

"Tak ada orang yang baik dalam politik. Yang ada adalah orang dengan kepentingan. Entah kepentingan baik atau kepentingan jahat," tulis Refly Harun.

Kalah Taruhan dari David Beckham, Zlatan Ibrahimovic Bakal Dukung dan Kenakan Jersey Timnas Inggris

Diberitakan sebelumnya, Refly Harun saat ini juga turut andil dalam pengajuan uji materi abang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pada pasal itu mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Batas ambang itu telah diatur dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tentang pemilihan umum.

Dalam pasal tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Refly Harun menyebut jika aturan ambang batas pencalonan presiden itu menjadi celah bagi pasangan calon.

Tanggapan Rustam Ibrahim saat Dirinya Disebut Seperti Harmoko Era Soeharto oleh Rachland Nashidik

Menurutnya, pasangan calon punya kesempatan untuk memborong semua partai politik sehingga bisa jadi calon tunggal.

Refly menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah menolak aturan ambang batas tersebut.

"Aturan ambang batas (threshold) menjadi celah bagi Paslon untuk memborong semua parpol sehingga bisa jadi calon tunggal. Sejak awal saya tidak setuju dengan ambang batas," kata Refly Harun. (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)

Ikuti kami di
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Claudia Noventa
Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help