Teddy Gusnaidi Komentari Debat Rocky Gerung soal Presidential Threshold di Mata Najwa
Dewan Pakar PKPI turut menanggapi debat yang dilakukan oleh Rocky Gerung dkk soal Presidential Threshold di acara Mata Najwa, Rabu (4/7/2018).
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar PKPI turut menanggapi debat yang dilakukan oleh Rocky Gerung dkk soal Presidential Threshold di acara Mata Najwa, Rabu (4/7/2018).
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari unggahan akun Twitter @TeddyGusnaidi yang diunggah pada Jumat (6/7/2018).
Dalam pembahasannya tersebut, Teddy Gusnaidi membahas mengenai hak-hak rakyat yang sempat dipersoalkan dalam perdebatan tersebut.
Ia pun memberikan contoh dan pertanyaan atas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam acara itu.
• Kadiv Advokasi Demokrat Jawab Tudingan Faizal Assegaf yang Sebut Manuver TGB adalah Arahan SBY
Berikut pernyataan lengkapnya.
"1. Menonton rekaman perdebatan soal Uji materi President Threshold di @MataNajwa, saya melihat alasan para pemohona agar masyarakat punya banyak pilihan dan tidak dikebiri haknya, sama sekali tidak paham soal hak rakyat. Asal bunyi saja.. @rockygerung
2. Saya jelaskan ini diluar dari apakah saya setuju dengan adanya Presidential Threshold atau tidak.
Tapi saya jelaskan hal mendasar dari isu yang selalu dibawa-bawa, yaitu tentang hak rakyat jangan dibatasi dan berikan kesempatan muncul calon alternatif lainnya. Begini..
3. Misalnya ada 10 Partai Politik peserta Pemilu.
Apakah bakal ada 10 Capres dan Cawapres? tidak juga, bisa jadi cuma 2 capres cawapres, karena bagi partai, yang punya potensi menang cuma dua itu.
Apakah para Partai akan dituduh mengkebiri atau membatasi hak rakyat untuk memilih?
4. Harus mampu memisahkan, mana hak rakyat dan mana hak partai politik peserta Pemilu.
Hak untuk usulkan capres cawapres bukan hak rakyat tapi hak Partai politik peserta Pemilu.
Anehnya di framing seolah2 yg mengusulkan itu rakyat dan adanya Threshold membuat hak rakyat dikebiri.
5. Hak rakyat bisa dikatakan dibatasi dan dikebiri itu jika hak mereka untuk memilih CALON YANG SUDAH ADA dibatasi.
Jadi hak rakyat itu memilih capres cawapres yang sudah resmi diumumkan KPU bukan pada saat proses menentukan siapa saja capres cawapres yg akan diusulkan Parpol.
• Berhasil Kalahkan 21 Negara, Anies Baswedan: Jakarta Terpilih sebagai Kota Paling Dicintai Warganya
